Kemensos Anggarkan Rp 180 Milyar Bangun Sekolah Rakyat Bone

Foto: Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin bersama jajaran OPD Pemkab Bone berkunjung ke Kemensos membahas Sekolah Rakyat. (dok. istimewa).

Bone Media Duta,-- Kementerian Sosial (Kemensos) akan membangun Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp 180 miliar di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pemkab Bone akan mengawal program itu dengan menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunannya.

"Insyaallah rencana anggaran dari APBN untuk sekolah rakyat Rp 180 miliar karena boarding school. Pemkab menyiapkan tanahnya kurang lebih 5 hektare," ujar Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin kepada detikSulsel, Kamis (17/4/2025).

Anggaran pembangunan disediakan langsung oleh Kemensos. Anggaran itu tidak hanya mengakomodir infrastruktur melainkan juga untuk penyediaan sarana dan prasana.

"Anggaran sebesar Rp 180 miliar itu untuk pembangunan gedung baru. Termasuk fasilitas serta mobiler untuk kebutuhan siswa nantinya," sambung Akmal.

Sekolah Rakyat rencananya dibangun di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe. Lokasinya berdampingan dengan bangunan gedung Politeknik Bone, bekas Rumah Singgah COVID-19.

"Di sana kan lahannya ada 8 hektare dan yang akan kita pakai nanti 5 hektare. Insyaallah Senin nanti kami ke Jakarta lagi bersama Bupati untuk desk dengan kementerian," katanya.

Sekolah Rakyat nantinya berkapasitas hingga 600 siswa. Sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti asrama dan area pelatihan.

"Pemerintah pusat juga direncanakan akan mengatur proses rekrutmen dan penggajian tenaga pendidik untuk mendukung kelangsungan sekolah ini.

Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kami optimis dapat berpartisipasi dalam program ini," ucapnya.

Informasi dari laman resmi Kemensos, Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional.

Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. (sar/asm)