Munafri menilai adanya sinergisitas yang kuat antara pemerintah kota dan kejaksaan dapat mencegah potensi terjadinya penyimpangan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, sebagai mitra pemerintah kota dalam pelayanan hukum dan pengelolaan aset, kejaksaan berperan dalam pendampingan serta memberikan peringatan dini terhadap berbagai risiko.

"Ini adalah proses yang kami coba untuk bisa mencegah potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kita butuh masukan dan pendampingan dari pihak kejaksaan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan," tuturnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar berharap kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota dengan kejaksaan terus terjalin dengan baik.

Nauli Rahim menyebutkan bahwa salah satu bidang di kejaksaan adalah memiliki Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkaitan erat dengan pemerintah kota dalam hal pendampingan agar berjalan sesuai koridor.

“Seluruh kegiatan itu bisa didampingi. Jadi semua bidang yang dipegang Kasi Datun, bisa dijadikan partner oleh pemerintah kota. Soal aset, bisa jadi partner yang baik oleh BPKAD, banyak yang kita bisa kita kerjasamakan,” ucapnya.(Muh. Hasanuddin)