Jakarta Media Duta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mempertanyakan kesanggupan Asrama Haji Makassar memberangkatkan 5 kloter setiap hari jika Indonesia mendapatkan tambahan kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi.

“Kalau ada tambahan 30 ribu jemaah, Asrama Haji Makassar sanggup nda 5 kloter per hari ? Berani nda terima ? Makassar asrama hajinya kategori A di Indonesia, bahkan lebih baik dari Surabaya.

 Surabaya saya kunjungi mereka tidak sanggup lebih dari 4 kloter,” kata Marwan Dasopang pada acara Sosialisi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Aula Kanwil Kemenag Sulsel, Jumat 7 Februari 2025.

Penambahan kuota sebanyak 20 ribu hingga 30 ribu dimungkinkan, kata politisi Partai PKB ini, bilamana dalam pelaksanaan haji musim tahun ini berhasil menggeser 50 ribu jemaah dari Mina ke hotel melalui Tanazul.

“Yang paling menantang buat kita adalah melaksakan Murur dan Tanazul. Tahun lalu kita mengakui Murur itu sukses. Tanazul ini yang menjadi prioritas.

 50 ribu jemaah akan kita pindahkan dari Mina ke hotel. Jika ini terjadi, kita memiliki kekuatan moral untuk meminta tambahan kuota ke pemerintah Saudi, paling tidak 20 ribu hingga 30 ribu jemaah,” jelas Marwan Dasopang.

Namun Murur dan Tanazul ini bukan tanpa kendala, lanjut Marwan, karena menurutnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah murur tanpa mabid itu kena Dam atau tidak, dan jika dikenakan Dam, lalu siapa yang akan membayarkan.

“Insya Allah sepulang dari kunjungan kami ke Tanah Suci, akan segera kita sampaikan bagaimana kesepakatan dengan Arab Saudi mengenai 50 ribu jemaah Tanazul ini. Kalau keputusannya sudah pasti, nanti juga akan ketahuan Sulsel dapat berapa,” tuturnya.

Problem lain yang paling berat pada pemberangkatan jemaah haji tahun 2025, ungkap anggota DPR RI 3 periode ini adalah maskapai penerbangan, dimana pemerintah Arab Saudi meminta separuh jemaah haji Indonesia akan diangkut oleh Saudia.

“Problem kita yang berat adalah pesawat. Separuh dari jemaah kita diangkut maskapai Saudia dan mereka tidak mau turunkan harga. Separuh jemaah laiinya dengan Garuda. Lion juga masuk. Lion ini menjadi faktor penekan harga,” sebutnya.

Hal lain yang disoroti Marwan Dasopang pada kesempatan ini adalah panjangnya daftar tunggu (waiting list) jemaah haji di Sulsel, khususnya di Kabupaten Banteang yang mencapai 49 tahun.

“Sulsel ini merupakan bagian terpenting bagi urusan haji. Kami prihatin dengan waiting list yang begitu lama di Bantaeng. Ini akan kita carikan solusinya. Nanti akan bertambah jatahnya Sulsel, tapi yang lama waiting listnya yang dapat banyak, bukan dibagi rata,” ujarnya.

Menutup arahannya di hadapan para pejabat administrator lingkup Kanwil Kemenag Sulsel dan seluruh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten dan kota se Sulsel, Marwan mengungkapkan kegelisahannya terkait pembahasan revisi UU haji dan UU keuangan haji. 

“Ini tidak sekadar melayani jemaah berangkat sampai pulang. Pertanyaannya siapa yang akan melaksanakan. Kemenag atau Badan Haji. Belum lagi dibingungkan dengan pemisahan SDM dan Infrastruktur. 

Apakah nanti masih ada nama Kemenag di UU haji. Ini kami minta masukan. Kita akan lakukan harmonisasi untuk pemisahan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid dalam laporannya menyampaiakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan, urai Ali Yafid, mendapat kuota sebesar 7.272 orang dengan rincian, Jemaah 6.833 orang, Prioritas lansia 364 orang, Pembimbing KBIHU 18 orang, dan Petugas Haji Daerah 57 orang.

Adapun jumlah waiting list Jemaah Haji Sulawesi Selatan per 6 Februari 2025 sebanyak 249.951 orang. Kabupaten dengan masa tunggu paling lama adalah Kabupaten Bantaeng (49 tahun) dan Sidrap (47 tahun) dan yang paling singkat adalah Kabupaten Luwu (24 tahun) dan Enrekang (25 tahun). 

“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Selatan dapat kami laporkan bahwa proses verifikasi jemaah haji yang akan masuk alokasi kuota haji tahun 1446 H/2025 M sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu KMA penetapan jemaah haji masuk alokasi kuota haji reguler,” ucapnya.

Untuk pelunasan Bipih, sambung Ali Yafid, jemaah haji masih menunggu Keputusan Presiden tentang BPIH dan KMA dan Kepdirjen tentang petunjuk teknis pelunasan, sementara penyelesaian dokumen Jemaah haji berupa penyelesaian paspor dan perekaman data biometrik Jemaah Haji masih terus berjalan. 

“Jumlah paspor yang telah diselesaikan proses MRTD sebanyak 5.958 (82 persen) yang merupakan progress tercepat urutan ke-3 dari seluruh provinsi se Indonesia. 

Sementara pemeriksaan kesehatan dalam rangka Istithaah kesehatan bagi Jemaah Haji sudah dilakukan di 24 kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan masing-masing,” terangnya.

Jumlah jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan Kesehatan, sebut Ali Yafid, sebanyak 5.438 orang (75,56 % ). “Yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sebanyak 3.175 orang (44,12 % ) dan yang sementara proses pemeriksaan lanjutan sebanyak 2.263 orang,” pungkasnya.(*)