Makassar Media Duta - Keberadaan 7.000 tenaga non-ASN alias Laskar Pelangi lingkup Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan dievaluasi.
Laskar Pelangi akan disesuaikan kembali penempatan kerjanya agar tidak menumpuk di OPD tertentu. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dinas.
"Biasanya ada memang Laskar pelangi gemuk di suatu tempat (OPD), di tempat lain kurang. Makanya akan kita sesuaikan yang ada," imbuhnya.
Namun Irwan belum merinci OPD yang kebutuhan tenaga Laskar Pelanginya terlalu besar. Pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
"Nanti kita cek dulu. Ada beberapa tempat memang, kalau OPD besar tentu besar juga stafnya mereka," tambah Irwan.
Hal yang pasti, kata Irwan, tidak ada lagi penambahan tenaga non-ASN untuk menjadi Laskar Pelangi tahun ini. Pihaknya akan fokus mengakomodir tenaga non-ASN tersisa agar bisa ikut seleksi PPPK secara bertahap.
"Yang jelas memang sudah tidak memungkinkan merekrut atau penambahan baru, tidak ada lagi. Kan sudah ada aturannya semua," imbuh Irwan.
Pemkot Makassar akan tetap bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan Laskar Pelangi. Dia kembali menegaskan Laskar Pelangi yang belum lolos PPPK diupayakan tetap diakomodir.
"Tentu pemerintah kota akan bertanggung jawab terkait dengan semua pegawainya. Laskar Pelangi kan termasuk kita punya staf dan sudah tidak ada lagi penambahan," ucapnya.
Laskar Pelangi Tak Dipangkas
Rencana rotasi Laskar Pelangi dinilai menjadi jalan tengah agar tenaga non-ASN tidak dirugikan. Pihaknya menghindari pemangkasan jumlah Laskar Pelangi meski ada kebijakan efisiensi anggaran.
"Tidak ada istilah pengurangan kalau saya, karena kita akan menyesuaikan saja. Karena biar bagaimana mereka staf kita semua, mereka juga mau hidup," tegasnya.
Selama ini tenaga non-ASN yang disebut Laskar Pelangi masih diakomodir insentifnya lewat APBD. Dia menilai keberadaan Laskar Pelangi juga banyak membantu kinerja pemerintahan.
"Kalau untuk pengurangan kita harus lebih bijak menanganinya. Apalagi mereka sampai saat ini masih bekerja dan honor untuk mereka di-cover APBD kita. Sejauh ini saya pikir tidak ada masalah yah," papar Irwan.
Irwan menambahkan pembahasan manajemen kepegawaian khususnya Laskar Pelangi akan dibahas lebih lanjut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.
"Kita juga akan sampaikan ke Pak Wali dan Ibu Wawali nanti, semua data-data terkait kepegawaian akan kita laporkan kepada beliau," pungkasnya.
(sar/sar)
Pemkot berencana melakukan rotasi penempatan kerja mereka di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Rencana tersebut akan menyesuaikan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
Rencana tersebut akan menyesuaikan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
Laskar Pelangi yang belum lolos PPPK akan dipertimbangkan nasibnya untuk tetap dipertahankan.
"Sisa menunggu hasil PPPK. Tinggal kita atur penempatan mereka," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan kepada detikSulsel, Jumat (21/2/2025).
"Sisa menunggu hasil PPPK. Tinggal kita atur penempatan mereka," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan kepada detikSulsel, Jumat (21/2/2025).
Laskar Pelangi akan disesuaikan kembali penempatan kerjanya agar tidak menumpuk di OPD tertentu. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dinas.
"Biasanya ada memang Laskar pelangi gemuk di suatu tempat (OPD), di tempat lain kurang. Makanya akan kita sesuaikan yang ada," imbuhnya.
Namun Irwan belum merinci OPD yang kebutuhan tenaga Laskar Pelanginya terlalu besar. Pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
"Nanti kita cek dulu. Ada beberapa tempat memang, kalau OPD besar tentu besar juga stafnya mereka," tambah Irwan.
Hal yang pasti, kata Irwan, tidak ada lagi penambahan tenaga non-ASN untuk menjadi Laskar Pelangi tahun ini. Pihaknya akan fokus mengakomodir tenaga non-ASN tersisa agar bisa ikut seleksi PPPK secara bertahap.
"Yang jelas memang sudah tidak memungkinkan merekrut atau penambahan baru, tidak ada lagi. Kan sudah ada aturannya semua," imbuh Irwan.
Pemkot Makassar akan tetap bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan Laskar Pelangi. Dia kembali menegaskan Laskar Pelangi yang belum lolos PPPK diupayakan tetap diakomodir.
"Tentu pemerintah kota akan bertanggung jawab terkait dengan semua pegawainya. Laskar Pelangi kan termasuk kita punya staf dan sudah tidak ada lagi penambahan," ucapnya.
Laskar Pelangi Tak Dipangkas
Rencana rotasi Laskar Pelangi dinilai menjadi jalan tengah agar tenaga non-ASN tidak dirugikan. Pihaknya menghindari pemangkasan jumlah Laskar Pelangi meski ada kebijakan efisiensi anggaran.
"Tidak ada istilah pengurangan kalau saya, karena kita akan menyesuaikan saja. Karena biar bagaimana mereka staf kita semua, mereka juga mau hidup," tegasnya.
Selama ini tenaga non-ASN yang disebut Laskar Pelangi masih diakomodir insentifnya lewat APBD. Dia menilai keberadaan Laskar Pelangi juga banyak membantu kinerja pemerintahan.
"Kalau untuk pengurangan kita harus lebih bijak menanganinya. Apalagi mereka sampai saat ini masih bekerja dan honor untuk mereka di-cover APBD kita. Sejauh ini saya pikir tidak ada masalah yah," papar Irwan.
Irwan menambahkan pembahasan manajemen kepegawaian khususnya Laskar Pelangi akan dibahas lebih lanjut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.
"Kita juga akan sampaikan ke Pak Wali dan Ibu Wawali nanti, semua data-data terkait kepegawaian akan kita laporkan kepada beliau," pungkasnya.
(sar/sar)
Posting Komentar untuk "Pemkot Makassar Akan Evaluasi 7.000 Laskar Pelangi"