Eksekusi Gedung Hamrawati Serta Sembilan Ruko Polisi Diturunkan Sekitar 1000 Orang Amankan

Makassar Media Duta,- Sekitar 1.000 aparat kepolisian dikerahkan untuk pengamanan eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar.

Pengerahan aparat yang dinilai berlebih ini menuai sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Iyan Hidayat Anwar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBH-LBH) Makassar menilai pengerahan aparat pada eksekusi lahan di Jl AP Pettarani berlebihan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini.

“Pengamanan ini terlalu berlebihan, mengingat kondisi keuangan negara yang tidak stabil,” kata Iyan Kamis (13/2/2025).

Objek lahan gedung Hamrawati dan ruko di Jalan AP Pettarani, yang berada di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang berada di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan gedung serbaguna dan 9 ruko.

Ketegangan terjadi sejak pagi hari. Massa yang hendak menghalau petugas eksekusi, dihadapkan dengan aparat kepolisian yang berasal dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel.

Massa melempar batu ke aparat kepolisian. Di saat yang sama, aparat yang membawa pentungan dan tameng terus mendesak warga untuk mundur, sembari menembakkan air.

Iyan menilai, belakangan ini, penggusuran makin kerap terjadi di Makassar. Polanya sama, polisi mengerahkan kekuatan secara berlebihan.

“Belakangan, penggusuran semakin masif di Makassar. Negara menggunakan instansi keamanan secara berlebihan, membuang anggaran untuk menghancurkan rumah warga,” terangnya.

“Mereka menggusur dengan mengabaikan hak hidup warganya,” tandas Iyan.Di sisi lain, pemerintah diketahui melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Ada total Rp256,1 triliun efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Efisiensi itu, sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk dari YLBHI, yang mengaggap melanggar konstitusi.

“Terlihat hendak berhemat, namun kebijakan ini berimplikasi pada melemahnya lembaga-lembaga negara yang penting dalam urusan hak asasi manusia dan pengawasan penegakan hukum,” kata Ketua YLBHI muhammad Isnur dikutip dari keterangan resmi.

Pemotongan anggaran itu dinilai tebang pilih. Karena menguatkan peran militer di ranah sipil, serta penggelembungan anggaran POLRI.

“Kami melihat bahwa Pemerintahan Prabowo mencoba untuk semakin membunuh demokrasi.
Ciri khas otoritarianisme menghancurkan hak asasi manusia,” pungkasnya. (Arya/Fajar)