Makassar Media Duta,- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Makassar berbeda pendapat dengan Pemerintah Kota Makassar terkait masa jabatan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Diketahui, DPRD Kota Makassar akan menggelar rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Wali Kota Makassar periode 20201-2025, Danny Pomanto, pada Sabtu (6/2/2025).
DPRD sekaligus menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.
Rapat paripurna ini diagendakan berlangsung pukul 12.00 wita.
Agenda ini diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kantor DPRD Kota Makassar Jl Ap Pettarani Jumat (7/2/2025).
Wakil Ketua II DPRD Makassar, Anwar Faruq saat diwawancara menyampaikan, masa jabatan wali kota Danny Pomanto akan berakhir usai paripurna penetapan tersebut.
"Paripurna, ada dua, penetapan wali kota terpilih dan pemberhentian wali kota sekarang. Sudah ditetapkan Sabtu (pemberhentian Wali kota periode 2021-2025), tidak (menjabat Wali kota lagi), kan hari ditetapkan Sabtu," ucap Anwar Faruq.
Hal berbeda disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda.
Kata Zulkifli, masa jabatan Wali kota sekarang akan berakhir pada saat pelantikan Wali kota terpilih.
Pelantikan wali kota terpilih digelar pada 20 Februari mendatang. Artinya Danny Pomanto akan otomatis berhenti menjabat pada 20 Februari.
"Nanti menunggu pelantikan, kalau sudah pelantikan langsung terangkat dan berhenti karena sudah di paripurnakan, tinggal pelantikannya kita tunggu," kata Zulkifli di Kantor DPRD Makassar.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) DPRD Makassar, Armin Paera.
Kata Armin, paripurna tersebut hanya pengumuman bahwa Wali kota sekarang ini akan mengakhiri masa jabatannya.
Begitu juga dengan wali kota terpilih diumumkan hasil penetapannya melalui rapat paripurna.
"Nanti baru menjabat pada saat sudah dilantik, dan otomatis juga berakhir masa jabatannya pak wali (Danny Pomanto)," tegas Armin via sambungan telepon.
Setelah rapat paripurna tersebut, Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulsel untuk diusulkan pengajuan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih ke Kementerian Dalam Negeri.
Rp2 Miliar untuk Kendaraan Dinas Appi-Aliyah
Wali kota dan wakil wali kota terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham akan diberikan kendaraan dinas. Kendaraan tersebut untuk menunjang perjalanan atau aktivitas mereka saat bertugas.
Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan anggaran pengadaan kendaraan dinas untuk keduanya.
Kepala Bagian Umum (Kabag) Umum Setda Pemkot Makassar Fajrin Paggarra mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp2 miliar.
"Tahun ini anggaran kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp2 miliar. Sudah termasuk biaya pemeliharaan kendaraan," ucap Fajrin, Jumat (7/2/2024).
Ke depan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham terkait randis tersebut. "Kita komunikasikan dulu sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi kita tetap siapkan anggaran untuk itu," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menggunakan mobil dinas jenis Toyota Alphard.
Selain itu, Pemkot menyiapkan rumah dinas untuk masing-masing Wali kota dan wakil wali kota.
Rumah dinas wali kota berlokasi di Jl Haji Ince Saleh Dg Tompo, sementara rumah dinas wakil wali kota di Jl Hertasning.
"Begitu juga dengan rujab, kita perlu koordinasi terkait kebutuhan-kebutuuannya," ujarnya.
Pasangan nomor urut 1 Pilkada Makassar 2024, Munafri Arifuddin (Appi)-Aliyah Mustika. (Tribun Timur)
Adapun anggaran operasional rumah tangga Wali kota sebesar Rp6 miliar.
Sementara untuk wakil wali kota sebesar Rp4 miliar.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan rumah rangga kepala daerah dan wakil kepala daerah selama satu tahun. Anggaran rumah tangga tersebut termasuk jamuan untuk tamu, makan minum rapat, honor belanja jasa, hingga pembayaran PBB rumah jabatan.
Anggaran operasional ini memang dialokasikan setiap tahunnya.
"Itu untuk fasilitas rumah tangga kepala daerah dan wakilnya. Honor belanja jasa itu untuk pembayaran pramusaji, driver, petugas kebersihan, hingga laundry," ucap Fajrin Paggarra, Jumat (7/2/2024).
Selain itu, Pemkot Makassar juga mengalokasikan anggaran pemeliharaan rumah dinas.
Anggaran yang disiapkan masing-masing Rp200 juta untuk rujab Wali kota dan wakil Wali kota.
Sehingga total sebanyak Rp400 juta. "Ini untuk pemeliharaan atau rehabilitasi ringan rujab, misalnya jika ada yang bocor atau hal-hal kecil lainnya," tuturnya.
Appi: Kami Sudah Lama Bertempur
Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), melontarkan sindiran tajam dalam orasi kemenangannya pasca ditetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
Dalam orasinya, Appi menegaskan, perjuangannya bersama tim bukanlah sesuatu yang instan.
Oleh karena itu, Appi meminta pihak-pihak lain untuk memahami suasana kebatinan tim dan pendukung Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA).
Di hadapan forum rapat pleno terbuka, Appi mengungkapkan bagaimana dirinya dan tim harus bertarung keras dalam Pilwalkot Makassar 2024.
Bahkan ia dan pendukungnya telah berjuang habis-habisan sejak Pilkada Makassar 2018 dan 2020, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan.
Namun, di tengah perjuangan tersebut, banyak pihak yang tidak peduli, bahkan meremehkan dan memandang sebelah mata.
"Waktunya kami bertempur, kami tidak pernah mengurusi orang. Jangan karena kami sudah menang, kami diurusi juga. Kami tidak mau diurusi!" tegasnya.
Sindiran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlihat dalam perjuangannya.Namun kini justru ingin ikut terlibat setelah kemenangan diraih.
Appi juga meminta agar suasana euforia kemenangan tidak diganggu oleh riak-riak politik yang tidak perlu.
Ia menegaskan bahwa timnya berhak menikmati momen ini setelah melewati perjuangan panjang.
"Biarkanlah tim atau teman-teman kami menikmati euforia ini jangan dulu diganggu. Tolong dimengerti juga suasana kebatinan tim-tim kami," kata Appi.
Ia juga menambahkan, dirinya dan tim tidak ingin mendengar komentar miring dari pihak lain yang mempertanyakan posisi mereka setelah kemenangan.
"Kami tidak ingin mendengar riak-riak atau kata-kata seperti ‘Kenapa dia ada di sana? Di mana dia kemarin?’ Kira-kira begitu," sindirnya.(Siti Aminah )
Posting Komentar untuk "DPRD dan Pejabat Pemkot Beda Pendapat"