Dedi Mulyadi ketika menyelesaikan persoalan sekolah gagal ikut SNBP, Jumat (7/2/2023). Saat ini Dedi Mulyadi juga meminta agar sekolah meniadakan acara Study Tour akibat keluhan para wali murid.
Jabar Media Duta,- Program Study Tour yang dilakukan di sekolah-sekolah SMA tampaknya tidak membuat Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi senang.
Pasalnya program Study Tour itu justru membuat siswa terbebani.Terutama karena biaya yang harus dikeluarkan satu siswa cukup besar.
Baru-baru ini meskipun Dedi Mulyadi belum dilantik, sosok pejabat itu berkeinginan meniadakan program tersebut.
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Bali ditiadakan.Hal ini disampaikan Dedi setelah mendengar ada keluhan dari sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.
"Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya," kata Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
Menurut Dedi, biaya study tour ke Bali sekitar Rp 3,5 juta.Jika ditambah uang saku dan biaya jajan, maka orang tua harus mengeluarkan uang sekitar Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
"Memang saya belum dilantik. Jadi hanya bisa bersifat imbauan, belum bisa membuat sesuatu yang tertulis menjadi keputusan Gubernur.
Tetapi mari kita belajar cerdas," tegas Dedi.Dia menjelaskan, study tour itu adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan.
Selain itu mengarahkan anak-anak dalam melakukan pengkajian, penelitian, pada sebuah tempat yang dikunjungi.Kalau mau fokus pada kalimat study tour, jelas Dedi, sebenarnya gampang.Banyak sekali tempat di Depok yang bisa menjadi objek studi.
"Sampah di Depok menjadi masalah besar itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (reduce, reuse, recycle, replace), jelas Dedi.
flimBagi sampah plastik karena tidak bisa diurai, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya.
Sekolah bisa menggerakkan siswanya melakukan penelitian, berstudi ke tiap rumah, untuk belajar cara memilah sampah organik dan anorganik sehingga tidak jadi problem.
"Kemudian bisa pergi ke industri yang ada di sekitar kita. Mempelajari percepatan proses produksi bagaimana menggunakan robot sebagai kekuatan teknologi hari ini, bagaimana proses produksi minyak goreng dari hulu sampai hilir, membuat motor, tekstil dan industri lainnya," kata Dedi.
Namun lanjut dia, jika pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu bukan study tour.Hal demikian namanya piknik atau berwisata."Sudahlah enggak usah pakai kalimat studi-studian. Itu namanya piknik," ujarnya.
Yang jadi pertanyaan, kata Dedi, setiap orang piknik? "Boleh. Boleh banget dan itu hak setiap orang," kata dia.
Yang tidak boleh, menurut Dedi, hal ini menjadi kebijakan di sebuah lembaga pendidikan formal, dimana orang-orangnya adalah orang-orang akademis yang pernah kuliah, baik S1 maupun S2.
Hak setiap orang boleh, keluarga piknik ke puncak, boleh. Tidak ada yang melarang asal punya uang," katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, study tour akan menjadi problem manakala anak-anak yang tidak bisa ikut study tour menjadi minder di sekolah.
Kemudian anak marah kepada orang tuanya yang tidak mampu memenuhi keinginannya untuk study tour.
"Enggak usah (study tour) deh, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain. Kalau orangtuanya yang mampu silakan saja piknik sama keluarganya," jelas Dedi.
Hal serupa berlaku dengan di kantor pemerintah yang disoroti Dedi. Dia mempersilakan pegawai pemerintah yang ingin piknik ke Yogyakarta maupun Bali.
"Itu hak individu, pergi saja sama keluarga. Tapi jangan numpang di kegiatan pemerintah menjadi studi banding, kunjungan kerja, ke Yogya, Bali, Lombok atau sampai Jepang, Inggris, Prancis," sebut Dedi.
Kalau mau ke luar negeri, silakan memakai uang sendiri. Jangan memakai uang negara.
"Mau pergi ke manapun silakan pergi. Jangan berkamuflase atas nama studi banding, study tour, menggunakan uang negara, atau kalau study tour menjadikan orang tuanya repot," tegas Dedi.
Dia menambahkan, tidak ada maksud apapun melarang study tour yang harus mengeluarkan atau memungut uang besar.
Dedi mengajak semua pihak berpikir yang objektif, bertindak yang efektif agar dunia pendidikan semakin maju.
Selain itu, program Study Tour juga kerap kali berdampak buruk di beberapa kesempatan.Angka kecelakaan akibat program study tour yang kerap dilakukan sekolah-sekolah ternyata cukup tinggi.
Hal tersebut lantaran banyak kecelakaan terjadi ketika para murid menaiki kendaraan seperti minibus atau bus pariwisata.
Belakangan marak terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) bus pariwisata yang mengangkut siswa-siswi sekolah untuk study tour.Bahkan tak jarang laka lantas tersebut menelan korban jiwa dan korban luka-luka.
Kegiatan study tour yang harusnya menyenangkan, justru berakhir duka.Salah satu penyebab kecelakaan rombongan sekolah tersebut adalah karena armada yang sudah tak layak beroperasi.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan, Kapolsek Kandangan, Kediri, AKP Wahyu Hariadi memberi peringatan kepada pihak sekolah yang akan melaksanakan study tour.
Terutama agar memilih armada wisata yang sudah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku.
"Saya mengimbau kepada pihak sekolah se-Kecamatan Kandangan yang akan melaksanakan study tour, agar memilih armada atau kendaraan wisata yang memang sudah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku," kata AKP Wahyu Hariadi, Kamis (30/5/2024)
Selain pemilihan kendaraan yang sudah lolos uji kelayakan, AKP Wahyu Hariadi juga mengimbau supaya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tekanan angin.
Hal yang tak kalah penting, adalah kondisi pengereman.Sebab permasalahan pengeraman kerap menjadi faktor utama penyebab kecelakaan.
Selain itu, kelengkapan dokumen kendaraan yang digunakan untuk kegiatan study tour.Hal ini guna memastikan kelancaran dan keselamatan kegiatan study tour.
"Kepada pihak sekolah yang akan berangkat study tour harus pastikan agar betul-betul dicek lagi, baik kondisi kelayakan armada atau kendaraan dan sopir serta kernetnya," terang AKP Wahyu Hariadi.
Ia juga memberikan imbauan kepada para siswa dan guru tentang pentingnya memperhatikan kesiapan kendaraan yang akan digunakan selama perjalanan.
Selain masalah armada yang akan digunakan, pihak panitia juga perlu menunjuk pengemudi, kernet, serta mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi yang mengacu kepada aturan instansi, baik dari Kementerian Perhubungan atau instansi daerah.
"Kami juga sampaikan agar kondisi pengemudi atau sopir dan kernetnya betul-betul sehat pada saat perjalanan nantinya. Jangan sampai terpengaruh minuman keras dan narkoba," terang AKP Wahyu Hariadi.
Lebih lanjut diungkapkan AKP Wahyu, ke depannya untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, Polsek Kandangan akan memberikan surat ke setiap sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kandangan bila hendak study tour memilih kendaraan yang memiliki syarat standar operasional sesuai aturan yang berlaku.
"Kami juga sosialisasikan ini ke pihak wali murid dan pemilik armada wisata," ujarnya.(Ignatia)
Posting Komentar untuk "Dedi Mulyadi Iba Siswa Harus Bayar Rp 3,5 Juta Untuk Study Tour"