Polda Sulsel Intensifkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Danny Pomanto

Makassar Media Duta,-

Penyelidikan atas dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Makassar Danny Pomanto, terus berlanjut di Polda Sulawesi Selatan.

Direktur Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menyatakan bahwa kasus ini kini berada pada tahap penting dengan kemungkinan besar munculnya tersangka baru.

Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 menjadi sorotan utama. Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan bahwa kasus ini sudah berstatus P21, yang berarti siap untuk dilimpahkan ke tahap berikutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan.

Beberapa tersangka telah ditetapkan, namun Dedi menegaskan bahwa “sangat memungkinkan bakal ada tersangka baru” dalam kasus ini.

“Kami telah menerima laporan tambahan dari pemerhati anti korupsi yang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya pada Senin, 30 Desember 2024.

Polda Sulsel saat ini tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan dari berbagai pihak termasuk instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Kasus Mangkraknya Puskesmas Ujung Pandang Baru

Dugaan korupsi lainnya yang membayangi Danny Pomanto adalah proyek pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru (UPB) di Kecamatan Tallo.

Proyek yang dimulai pada 2019 dengan anggaran APBD sebesar Rp9,8 miliar ini mangkrak sejak 2022, dengan alasan pandemi Covid-19.

Kinerja Kejari Wajo Andi Usama Harun Berbuah Hasil Gemilang Lima Tersangka Korupsi KUR Bank BUMN Resmi Ditahan

Namun, laporan dari Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI menyebutkan bahwa proyek ini mengalami kerugian negara akibat penyelewengan anggaran.

Ketua GEMPAR NKRI, Akbar Hasan Noma, mendesak agar Danny Pomanto sebagai pejabat tertinggi yang bertanggung jawab segera dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Kasus ini harus menjadi prioritas untuk menunjukkan integritas penegakan hukum di Sulsel,” tegas Akbar.

Proyek Kontainer Makassar Recover: Kejanggalan yang Masih Menggantung hingga saat ini.

Kasus pengadaan kontainer untuk program Makassar Recover juga menjadi perhatian. Program ini yang digulirkan pada 2022 dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, disebut sebagai proyek yang tidak terlaksana optimal.

Polda Sulsel telah memeriksa sejumlah camat dan Danny Pomanto terkait proyek ini, namun perkembangan penyidikan terkesan lambat.

Aktivis antikorupsi, Mulyadi, mengkritik lambannya penyelidikan dan meminta penyidik mengusut pihak pengendali proyek.

“Dana sebesar itu dikelola di masa pandemi, dan banyak ditemukan kejanggalan yang belum terjawab hingga saat ini,” ungkap Mulyadi, menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kasus ini.

Dugaan Korupsi PDAM Makassar

Kasus terakhir yang menyeret nama Danny Pomanto adalah dugaan penyimpangan dalam pembayaran premi asuransi dan tantiem PDAM Makassar pada 2016-2019.

Lima Tersangka Korupsi KUR di Wajo Kejari Tetapkan Dua Mantri dan Tiga Calo sebagai Pelaku Utama

Meskipun Danny sempat memulangkan dana yang telah diterima, laporan GEMPAR NKRI menyebut bahwa kebijakan yang dikeluarkan Danny sebagai wali kota memiliki andil dalam melancarkan pencairan premi tersebut.

Desakan GEMPAR NKRI dan Dukungan Masyarakat

Ketua GEMPAR NKRI, Akbar Hasan Noma, mendesak Polda Sulsel untuk bekerja lebih cepat dan tegas dalam menangani laporan mereka.

“Kami mengimbau masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum agar tidak terjadi tebang pilih,” tegasnya.

GEMPAR menegaskan bahwa bukti awal sudah cukup untuk memperkuat kasus ini.

Polda Sulsel kini berada di tengah arus desakan publik untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Fadli Zon dan Danny Pomanto Promosikan Kapal Pinisi sebagai Destinasi Wisata Budaya Dunia

Dengan berbagai kasus besar seperti dana Covid-19, proyek mangkrak Puskesmas UPB, dan pengadaan kontainer Makassar Recover, publik menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum.

Kepastian hukum dan integritas menjadi ujian besar bagi Polda Sulsel, terutama dalam mengungkap apakah benar ada tersangka baru dalam kasus ini.

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian hukum, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah dan integritas sistem hukum di Sulawesi Selatan.

Polda Sulsel diharapkan terus intensif dalam penyelidikan untuk memastikan bahwa “hukum harus ditegakkan, walau esok langit akan runtuh”.(*)