Pemkab Takalar Berutang Rp14 Milyar ke Kontraktor Proyek

Seorang rekanan mengatakan 120 pekerjaan belum dibayarkan Pemkab Takalar. Pemkab beralasan karna lambat diinput dan masalah jaringan

Takalar Media Duta, - Seorang rekanan yang ditemui Tribun Timur bercerita bahwa saat ini ada 120 pekerjaan yang belum dibayarkan Pemkab Takalar. Rekanan tersebut mengatakan nilai totalnya Rp14 milyar.

"Termasuk pekerjaan yang dananya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana fiskal," katanya, Rabu (8/1/2024).

Rekanan yang tak mau disebutkan namanya tersebut mengatakan keterlambatan pembayaran ini sangat merugikan pengusaha.

"Kami ini kan pengusaha. Uang kami berjalan setiap harinya karna kami memiliki kariawan. Jikalau satu bulan saja tidak jalan kami punya usaha, dalam hal ini alasannya karna tidak ada pembayaran dari pemerintah, maka modal kami tidak jalan, pembiayaan perusahaan kami tidak jalan," jelasnya.

"Ruginya apa, ruginya karna tidak berjalan usaha kami. Seharusnya kami bisa kerja proyek lain selanjutnya, jadi tidak bisa," tambahnya.

Rekanan tersebut juga mengatakan ketika terlambat dibayarkan, rekanan bisa jatuh pada situasi harus mengambil kredit untuk memodali usahanya. Di mana, itu akan jadi persoalan baru bagi mereka.

"Kita cari modal lain kasian. Kita nambah uang rentenir lagi, ataukah ambil kredit tambahan lagi. malah bertambah bynga yang harus kita bayar," katanya.

Bukan hanya itu, katanya, perputaran ekonomi di masyarakat juga ikut terdampak akibat keterlambatan pembayaran ini.

"Seharusnya uangnya sudah berputar di UMKM kecil, para pekerja, di masyarakat, ini tidak," katanya.

Dikonfirmasi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar Rahmansyah Lantara mengatakan keterlambatan pembayaran disebabkan karna berkas yang bertumpuk dan masalah jaringan saat penginputan.

"Berkasnya menumpuk jelang pergantian tahun. Selain itu terdapat juga masalah jaringan saat itu, sehingga operator Kas Daerah belum sempat menginput," katanya, Kamis (9/1/2024).

Pemkab Takalar pun saat ini tengah melakukan pencatatan semua pekerjaan yang belum dibayarkan.

Sekarang kami sedang rekon (catat) semua kegiatan yang belum dibayarkan dari semua OPD. Di situ akan dipetakan dari mana sumber dananya. Setelahnya langsung kami bayarkan," katanya.

Rahmansyah menegaskan pembayaran akan diusahakan secepatnya di triwulan pertama tahun 2025.(*/Makmur)