Mahkamkah Konstitusi Bakal Sidangkan 38 Perkara Sengketa Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah (kanan) memimpin sidang hari kedua perselisihan hasil pemilihan pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Foto: Jamal 

Jakarta Media Duta,-Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menyidangkan sebanyak 38 perkara sengketa Pilkada 2024 pada hari ini, Jumat (10/1).

 Sidang tersebut merupakan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Adapun sidang sengketa Pilkada 2024 telah memasuki hari ketiga. Pada dua hari sebelumnya, MK telah menyidangkan masing-masing sebanyak 47 perkara pada Rabu (8/1) dan 46 perkara pada Kamis (9/1).

"Agenda pemeriksaan pendahuluan," demikian dikutip dari laman resmi MK, Jumat (10/1).

Sebanyak 38 sengketa Pilkada 2024 yang disidangkan hari ini terdiri dari 4 perkara sengketa pemilihan gubernur (Pilgub), 9 perkara sengketa pemilihan wali kota (Pilwalkot), dan 25 perkara sengketa pemilihan bupati (Pilbup).

Adapun dalam sengketa Pilkada 2024 ini, total ada sebanyak 310 perkara telah diregistrasi oleh MK. Rinciannya terdiri dari 23 perkara pemilihan gubernur (Pilgub), 49 perkara pemilihan wali kota (Pilwalkot), dan 238 perkara pemilihan bupati (Pilbup).

Sidang sengketa Pilkada 2024 itu akan dibagi dalam 3 panel. Untuk komposisi panel Hakim Konstitusi dalam menyidangkan sengketa Pilkada masih sama dengan komposisi Panel Hakim dalam persidangan Pileg 2024 lalu.

Untuk panel I, terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Kemudian, panel II terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Terakhir, panel III terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Akan tetapi, dikarenakan Hakim Anwar Usman tengah sakit hingga dirawat, berimbas pada komposisi dan beberapa jadwal persidangan menjadi mundur dari jadwal yang semestinya.

Hakim Enny Nurbaningsih mengungkapkan bahwa setiap panel harus lengkap berisi tiga hakim. Oleh karenanya, hal tersebut juga akan berpengaruh pada jadwal sidang untuk dua panel lainnya.(*)

Lokasi:

Berbagi :