Kami Penasaran Semewah Apa, Toilet Sekolah Telan Biaya Rp 85 juta Juga Belum Tuntas

Hal ini terungkap saat romongongan Komisi VI DPRD Bulukumba melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program rehabilitasi sekolah di beberapa sekolah di Kecamatan Bontotiro.

Mereka menemukan ada dua sekolah yang mendapatkan program bantuan pemerintah tersebut yang hingga kini belum tuntas pembangunannya, yakni UPT SPF SDN 144 Buhunglantang dan UPT SPF SMPN 31 Bulukumba.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba, Abdul Hakim mengungkapkan kekecewaannya atas realisasi proyek di kedua sekolah tersebut.

"Pembangunan dan rehabilitasi sekolah di dua sekolah tersebut, kami sayangkan kenapa tidak tuntas padahal anggarannya cukup fantastis," ujar Hakim dilansir Kamis, 16 Januari 2025.

Hakim menyebutkan, proyek rehabilitasi di UPT SPF SDN 144 Buhunglantang menelan anggaran yang cukup besar. Dari tiga gedung yang dikerja, hanya satu gedung yang rampung, sementara dua gedung lainnya belum selesai.

Begitupun di UPT SPF SMPN 31 Bulukumba tidak ada satupun yang tuntas," beber ketua fraksi Gerindra itu.

Anehnya, lanjut Hakim, tidak tuntasnya proyek di sekolah tersebut bukan karena keterlamatan pekerjaan, tapi anggarannya yang tidak cukup. Menurutnya, kondisi tersebut membuktikan bahwa perencanaan pembangunan di dua sekolah ini tidak dirancang dengan serius.

"Plafon cantik tapi keramik pecah merusak pemandangan di lantai," kata dia.

Yang membuat politisi Gerindra tersebut semakin tercengang, pembangunan toliet sekolah yang dianggarakan sebesar Rp 85 juta juga dianggap tidak cukup. Padahal ukuran bangunan toilet hanya seluas 12 meter persegi.

"Dari pantauan yang kami lakukan ini, saya tertarik untuk membedah dokumen perencanan (gambar dan RAB) yang ada di Dinas Pendidikan pada saat Monev nanti. Semewah apa perencanaannya?," ketus Hakim

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, Syamsir Paro mengatakan, peninjauan proyek rehabilitasi dan pembangunan di sekolah sebagai salah satu tugas legislatif dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan fisik baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kita beberapa hari turun di sejumlah pekerjaan fisik yang bermitra dengan Komisi IV DPRD Bulukumba. Hal itu untuk memastikan pekerjaan tersebut tuntas dan berkualitas," tegasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Disdikbud Kabupaten Bulukumba, A Maulana mengakui ada beberapa sekolah memang yang tidak tuntas yang sumber anggarannya dari DAK. Sebab kata dia, anggaran yang disetujui dari pemerintah pusat tidak mencukupi, namun sudah bisa dimanfaatkan.(*)