Mamuju Media Duta, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan alokasi belanja negara sebesar Rp10,55 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,56 triliun dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,99 triliun.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD dilakukan secara digital oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, bersama Wakil Ketua III DPRD Sulbar, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulbar di Rumah Jabatan Gubernur pada Kamis (12/12/2024).
Bagian dari Agenda Nasional
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari prosesi serupa yang digelar di Istana Negara Jakarta, di mana Presiden RI menyerahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD secara simbolis kepada seluruh gubernur dan pimpinan lembaga pada 10 Desember 2024.
Dokumen DIPA dan Buku Alokasi TKD berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan belanja negara.
Pada tahun 2025, belanja pemerintah nasional difokuskan untuk mendukung pencapaian target pembangunan, seperti:
- Penurunan kemiskinan menjadi 7,0 persen-8,0 persen.
- Penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen.
- Peningkatan nilai tukar petani (115-120) dan nelayan (105-108).
- Penurunan pengangguran menjadi 4,5 % -5,0 persen.
- Pengurangan ketimpangan sosial dengan rasio Gini 0,379-0,382.
- Peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,56.
Fokus Belanja 2025 di Sulbar
Alokasi belanja di Sulbar akan diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.
Selain itu, belanja modal akan dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif, sehingga dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akurasi distribusi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
Bahtiar Baharuddin mengingatkan para bupati dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Sulbar agar menggunakan anggaran dengan prinsip efisiensi, disiplin, dan fokus pada hasil.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan pusat dan daerah, serta percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
"Yang tak kalah penting adalah menjaga integritas dan tata kelola keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat," ujar Bahtiar.(Suandi)
Posting Komentar untuk "Sulbar Terima Rp10,55 Triliun APBN 2025"