Makassar Media Duta,- Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI menyambangi Polda Sulsel untuk melaporkan dugaan kasus korupsi Wali Kota Makassar dua periode, Moh. Ramdham Pomanto yang karib disapa Danny Pomanto, pada Rabu, 25 Desember 2025.
Ketua Umum GEMPAR NKRI, Akbar Hasan Noma atau akrab disapa Akbar Polo, dalam laporannya membeberkan beberapa item kasus yang dianggap melibatkan Danny Pomanto dalam dugaan indikasi korupsi yang bisa menjadi bahan penyidik untuk melakukan proses hukum.
1. Kasus Puskesmas UPB yang Mangkrak
Pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, yang mangkrak sejak 2022. Proyek ini telah mendapatkan anggaran APBD sekitar Rp9,8 miliar pada tahun 2023, namun realisasi pengerjaannya mengalami hambatan, bahkan mangkrak, rusak, dan dijarah. Walikota Makassar Danny Pomanto dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap mangkraknya puskesmas UPB.
2. Kasus Kontainer
Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan kontainer Makassar Recover yang sudah mangkrak lebih dari dua tahun. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp15 miliar dengan asumsi anggaran yang dihabiskan sebesar Rp90 juta per kontainer. Walikota Makassar Danny Pomanto dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi kontainer.
3. Kasus Korupsi PDAM Makassar Haris Yasin Limpo
Kasus korupsi PDAM Makassar yang telah menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa, Haris Yasin Limpo (HYL) dan Irwan Abadi (IA), hukuman pidana selama dua tahun enam bulan atau 30 bulan penjara terkait pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sejak tahun 2017-2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sejak tahun 2016-2019. Walikota Danny Pomanto dianggap terlibat dalam kasus ini.
4. Kasus Pengeroyokan Jurnalis di Jakarta
Akbar Hasan Noma mengungkap perlakuan Walikota Makassar Danny Pomanto kepada dirinya dan istrinya di Jakarta pada 2015 lalu. Akbar mengungkap dirinya dikeroyok di jalan Guntur Jakarta Selatan oleh preman yang diduga terkait dengan Walikota Danny Pomanto.
Polemik pembayaran iuran bulanan sampah yang bervariasi antara Rp15 ribu hingga Rp35 ribu di Kota Makassar pada masa kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto terus menuai sorotan. Ketua DPP Gempar NKRI, Askari UT, menyebut kebijakan ini sangat meresahkan dan menyiksa masyarakat kecil di 15 kecamatan di Kota Makassar.
DPP GEMPAR NKRI meminta ketegasan aparat kepolisian Polda Sulsel untuk serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi ini. Akbar Polo juga meminta masyarakat untuk ikut mengawal perkembangan laporan ini agar penegakan hukum tidak tebang pilih dalam menentukan siapa yang terlibat.(rls/*)
Posting Komentar untuk "Pembangunan Puskesmas UPB Yang Mangkrak Pejabat Walikota Danny Pomanto Harus Tanggungjawab"