Takalar Media Duta – Pemeriksaan maraton tengah dilakukan Inspektorat Kabupaten Takalar terhadap 17 Puskesmas di wilayah tersebut. Langkah ini menyusul laporan dugaan korupsi yang langsung disampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Setiawan Aswad.

Atas instruksi Bupati, Inspektorat kini melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan kinerja setiap puskesmas.

Kepala Inspektorat Takalar, H. Yahe, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Pemeriksaan dilakukan karena ada laporan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Pj Bupati. Dugaan awal menunjukkan adanya praktek korupsi, seperti pemotongan anggaran operasional (BOP), pengurangan dana pembelian obat, hingga pemotongan honor tenaga sukarela,” ujarnya kepada awak media Kamis (10/10/2024).

Menurut Yahe, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk 17 puskesmas di Takalar mencapai puluhan miliar rupiah. Dengan jumlah tersebut, peluang terjadinya penyimpangan dinilai cukup besar. “Jika semua potensi penyimpangan itu diakumulasi, tentu jumlahnya tidak sedikit. Ini jelas melanggar aturan dan merugikan masyarakat,” tambahnya.

Audit Mendalam, Dugaan Sistemik?

Pemeriksaan melibatkan pengumpulan data keuangan dan wawancara dengan staf puskesmas, termasuk tenaga honorer. Inspektorat mencurigai bahwa praktek pemotongan honor tenaga sukarela telah berdampak pada motivasi kerja staf, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.

“Saat ini tim kami sedang mengambil data secara detail dari seluruh puskesmas. Tidak hanya anggaran obat dan operasional, tetapi juga terkait honor tenaga sukarela. Semua ini akan kami evaluasi, karena bisa saja ada kesalahan sistemik yang telah berlangsung lama,” ungkap Yahe.

Pemeriksaan juga diprediksi akan memakan waktu lama karena melibatkan 17 puskesmas di seluruh kecamatan. Hasil pemeriksaan nantinya akan diserahkan langsung kepada Pj Bupati. Namun, Yahe menegaskan bahwa jika ada Aparat Penegak Hukum (APH) yang membutuhkan hasil audit tersebut, mereka harus mengajukan surat resmi melalui Bupati atau Sekda.(*)