Polemik Gaji dan TPP ASN Terancam Tak Dibayar

Makassar Media Duta,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) memperhitungkan matang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2024.

APBD Sulsel memang jadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh. Penyehatan APBD diakui harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan.

Hal ini pun sudah disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel.Terutama berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas.

Begitu juga dengan anggaran makan dan minum.Besaran alokasi harus terpangkas demi menjaga stabilitas keuangan.

Utamanya yang berkaitan dengan kewajiban gaji untuk pegawai. Salehuddin memastikan alokasi gaji pegawai sudah terselesaikan. Termasuh Tanbahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Apalagi terhitung Minggu (16/9/2024) ini, masa triwulan III tahun anggaran 2024 sedikit lagi berakhir.

"Gaji clear, TPP juga clear, gaji non ASN juga clear," kata Salehuddin. Salehuddin tak menampik adanya pemangkasan anggaran.Sebab ada kebutuhan gaji pegawai harus dibayarkan.

Hal senada juga disampaikan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan."TPP dibayarkan terus, Gaji dibayarkan terus. No issues itu," jelasnya.

Meski tak merinci besarannya, Prof Zudan sudah menyebut item yang harus dipangkas alokasi anggarannya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Prof Zudan bahkan menyinggung Beban listrik dinilai terlalu tinggi di kantor pemerintahan.

"Contoh-contoh kecil termasuk nanti pengurangan listrik, pengurangan air, AC. Ac jangan terlalu di 18 terus, harus naik ke 24," kata di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

Prof Zudan juga menyampaikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas maupun makan dan minum.

Hal ini termuat dalam APBD Sehat yang mulai di perubahan tahun anggaran 2024.Lalu diupayakan masuk ke APBD pokok 2025.

"Kita sedang mendesain APBD yang sehat, itu dibutuhkan untuk mendesain provinsi yang sehat. Apa yang bisa kita hemat, rapat lewat zoom dengan Jakarta. Tentu kan kita tidak perlu tiket pesawat, tidak perlu perjalanan dinas," jelas Prof Zudan

"Tapi kalau harus perjalanan dinas misalnya dari rumah sakit a, ke rumah sakit b di kabupaten untuk pelayanan kesehatan tidak bisa telemedicine semua harus datang, silakan. Yang urgen tetap dengan perjalanan dinas," lanjutnya.

Rapat-rapat yang bisa dilakukan secara daring akan didorong untuk menekan pengeluaran perjalanan dinas.

Prof Zudan menyebut kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel tersebar di beberapa titik.

Sehingga setiap ada kegiatan di kantor Gubernur membutuhkan biaya perjalanan seperti bensin.

Dengan digelar secara daring, anggaran makan dan minum juga bisa ditekan.

"Rapat misalnya harus bertemu seperti apel pagi, kita rubah dengan zoom. Jadi orang-orang tidak perlu mengeluarkan waktu, beli bensin. Kantor di Pemprov tidak satu tempat di Jl Urip Sumoharjo," jelas Prof Zudan.

Prof Zudan meyakini cara ini efektif menjaga laju APBD Sulsel.(*)