Bone Media- Duta, - Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap serapan anggaran hingga realisasi program kegiatan tidak berjalan optimal.
Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bone menilai kondisi ini turut dipengaruhi struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang gemuk atau terlalu banyak.
"Tidak ada korelasi dengan utang, tapi dengan banyak OPD, maka alokasi anggaran tidak optimal untuk mencapai target pelayanan dasar dan capaian kinerja OPD," ujar Kepala Bappeda Bone Ade Fariq Ashar kepada detikSulsel, Minggu (4/8/2024).
Ade mengatakan, tanggung jawab pemerintah melayani masyarakat Bone sangat besar. Apalagi Bone memiliki jumlah penduduk tinggi dengan luas wilayah kewenangan yang besar dibanding kabupaten dan kota lain.
"Sementara APBD kita terbatas. Jadi logikanya kalau sudah anggaran terbatas dibagi lagi ke OPD yang banyak dari segi jumlah, tentu optimalisasi program/kegiatan tidak akan optimal," tuturnya.
"Beda sebaliknya jika anggaran terbatas di bagi ke OPD yang ramping struktur sesuai kewenangannya pasti kita mampu me-manage program kegiatan dengan baik," sambung Ade.
Menurut dia, keterbatasan anggaran ini bisa ditaktisi dengan perampingan struktur birokrasi yang saat ini jumlahnya 39 OPD ditambah 27 kecamatan.
"Tidak ada korelasi dengan utang, tapi dengan banyak OPD, maka alokasi anggaran tidak optimal untuk mencapai target pelayanan dasar dan capaian kinerja OPD," ujar Kepala Bappeda Bone Ade Fariq Ashar kepada detikSulsel, Minggu (4/8/2024).
Ade mengatakan, tanggung jawab pemerintah melayani masyarakat Bone sangat besar. Apalagi Bone memiliki jumlah penduduk tinggi dengan luas wilayah kewenangan yang besar dibanding kabupaten dan kota lain.
"Sementara APBD kita terbatas. Jadi logikanya kalau sudah anggaran terbatas dibagi lagi ke OPD yang banyak dari segi jumlah, tentu optimalisasi program/kegiatan tidak akan optimal," tuturnya.
"Beda sebaliknya jika anggaran terbatas di bagi ke OPD yang ramping struktur sesuai kewenangannya pasti kita mampu me-manage program kegiatan dengan baik," sambung Ade.
Menurut dia, keterbatasan anggaran ini bisa ditaktisi dengan perampingan struktur birokrasi yang saat ini jumlahnya 39 OPD ditambah 27 kecamatan.
Ade beranggapan ada OPD yang urusannya hampir sama, contohnya Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) yang bisa disatukan.
"Itu dua OPD tapi satu urusan, kenapa tidak sekalian disatukan saja. Kalau bisa satu kenapa harus dua," terangnya.
Ade menuturkan, struktur OPD Bone yang gemuk kerap disinggung tiap rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menilai perampingan OPD ini perlu dilakukan di tengah masalah keterbatasan anggaran.
"Setiap evaluasi di Kemendagri selalu ditanyakan kenapa banyak sekali OPD, kenapa tidak dilebur, baru mengeluh masalah anggaran. Bagaimana langkahnya untuk merampingkan, itu terus ditanyakan," tutur Ade.
"Kami menjawab sudah ada Ranperda Penataan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi sejauh ini belum tahu bagaimana progresnya," pungkasnya.
(sar/hsr)
"Itu dua OPD tapi satu urusan, kenapa tidak sekalian disatukan saja. Kalau bisa satu kenapa harus dua," terangnya.
Ade menuturkan, struktur OPD Bone yang gemuk kerap disinggung tiap rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menilai perampingan OPD ini perlu dilakukan di tengah masalah keterbatasan anggaran.
"Setiap evaluasi di Kemendagri selalu ditanyakan kenapa banyak sekali OPD, kenapa tidak dilebur, baru mengeluh masalah anggaran. Bagaimana langkahnya untuk merampingkan, itu terus ditanyakan," tutur Ade.
"Kami menjawab sudah ada Ranperda Penataan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi sejauh ini belum tahu bagaimana progresnya," pungkasnya.
(sar/hsr)
Posting Komentar untuk "OPD Terlalu Gemuk, Sehingga Alokasi Anggaran Tidak Berjalan Optimal"