Jakarta Media Duta, – BENAR, akhirnya ratusan warga nahdliyin yang tergabung dalam Brigade Pengawal Mandat Tebu Ireng (PETIR) dan PKB Khittah ‘menggugat’ dan menduduki Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya.

Aksi mereka terjadi malam hari, setidaknya setelah demo di Bali dipukul mundur oleh aparat. Sekitar pukul 22.39, ratusan warga nahdliyin itu melantunkan shalawat Badar di depan Kantor DPP PKB, serta menyampaikan aspirasinya.

Sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga dan mengantisipasi kemungkinan terjadi bentrokan. Sebelum membubarkan diri ratusan massa Brigade PETIR itu dipimpin Koordinator Syamsuddin Empay dan membacakan pernyataan sikap.

Sebelumnya, pemerhati sosial dan politik, Uchok Sky Khadafi, menyarankan agar ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau karib disapa Cak Imin, tidak menggelar Muktamar di luar Jakarta.

Di tengah situasi atau dinamika politik sekarang, lanjut dia, berbagai hal bisa saja terjadi. “Bisa saja saat Cak Imin Muktamar di Bali, kantornya dikuasai pihak seberang. Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil bisa saja terjadi,” kata Uchok, Kamis (15/08/2024).

Dan, benar. Konflik internal PKB bergulir terus. Sabtu (24/8), Fungsionaris DPP PKB yang merupakan pendukung PBNU berencana mengelar muktamar tandingan di Jakarta.

“Atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada tanggal 2-3 September 2024 di Jakarta,” kata Sekretaris DPP PKB, A Malik Haramain, dalam jumpa pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.

Dalam jumpa pers ini dihadiri oleh Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, dan Ketua DPP PKB Bidang Agama dan Dakwah, Syaikhul Islam, serta sejumlah simpatisan yang mengatasnamakan Tim Penyelamat PKB.

Beberapa pertimbangan mengelar muktamar tandingan adalah mereka menilai Muktamar PKB pada tanggal 24-25 Agustus 2024 tidak sah atau cacat hukum. Hal ini mengingat hasil Mukernas PKB disepakati muktamar digelar usai Pilkada serentak.

“Bahwa Muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus itu tidak sah atau cacat hukum. Tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan serta syahwat politik Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua,” katanya, sebagaimana diunggah kumparan.com. (mky)