Jakarta Media Duta,- Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta memiliki 4.000 guru honorer yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemprov DKI jakarta tahun ini juga akan merekrut sebanyak 1.700 dari jalur Kontrak Kerja Individu atau KKI.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, keuangan Pemprov DKI Jakarta sanggup untuk merekrut sebanyak 4.100 guru honorer menjadi guru KKI.
"Saya pikir kemampuan keuangan Pemprov DKI bisa untuk menutup (cover) 4.100 lebih guru honorer diangkat jadi KKI," ujar dia usai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2023 oleh BPK RI di DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7).
Khoirudin mengatakan akan membahas terkait ini dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang kemungkinan dilakukan pada September mendatang.
"Kami akan secepatnya membahas di perubahan, di APBD murni yang nantinya akan kami bahas bulan September. (Keuangan) sangat mampu, tinggal mana yang ditebalkan mana yang ditipiskan, mana yang bisa ditunda ke pelaksanaan berikutnya, mana yang seharusnya segera," kata dia.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.
Dia mengatakan, APBD DKI Jakarta mencapai Rp81,7 triliun dan ini mencukupi untuk merekrut 4.000 guru honorer menjadi KKI.
Nantinya, DPRD DKI Jakarta juga akan membentuk klausul yang fokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta dan realisasi sekolah gratis.
“Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis,” tutur Jhonny.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD agar bisa memproses perekrutan pada tahun ini.
Saya minta Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Sekda, DPRD, itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024," tutur Heru. (antara/jpnn)
Posting Komentar untuk "Seluruh Guru Honorer Diangkat 2024, tetapi Bukan PPPK"