.jpeg)
Foto: Demo warga memblokir jalur rel Kereta Api Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkep. (Muhammad Subhan)
Pangkep Media Duta,- Sebanyak 15 warga mengaku pemilik lahan melakukan aksi demo dengan memblokir jalur rel Kereta Api (KA) Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka memprotes biaya ganti rugi lahan untuk pembangunan rel dinilai terlalu murah.
Aksi unjuk rasa penutupan jalur rel kereta ini digelar di atas underpass rel kereta api di Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Pangkep, Kamis (18/7). Warga mendirikan tenda hingga memasang pohon pisang di tengah rel.
"Harapan masyarakat cuma satu bayar. Nilai konsinyasi (pembayaran ganti rugi di pengadilan) sama sekali tidak berprikemanusiaan. Masa tanah dan rumah dinilai Rp 15 juta," kata pengacara warga, Rahmat Hidayat Amahoru, Kamis (18/7/2024).
Rahmat menjelaskan, warga pemilik lahan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemilik lahan sempat dijanjikan biaya ganti rugi yang wajar namun tidak kunjung direalisasikan.
"Sekarang sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan mereka menjanjikan akan membayar tapi hanya dijanji-janjikan," tuturnya.
Dia melanjutkan, besaran nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah pun bervariasi tergantung lokasi, potensi dan produktivitas objek. Rahmat beranggapan tim appraisal tidak jeli dalam melakukan perhitungan.
"Besaran bervariasi tergantung objeknya. Harga yang ditentukan ini appraisal tidak jeli dalam terhadap nilai yang mau dibayarkan," kata Rahmat.
Warga pun belakangan melakukan aksi unjuk rasa karena janji dari pemerintah tidak kunjung direalisasikan. Rahmat mengaku pemilik lahan mengancam akan menutup jalur rel kereta api sampai pembayaran ganti rugi lahan sesuai dengan harapan warga.
"Kami tetap akan melakukan penutupan sampai ada respons karena bukan hari ini saja kami dijanjikan saya sudah 3 kali melakukan pertemuan. Bahkan satu kali dengan Kepala Balai tapi hanya dijanji saja," ucapnya.
Salah seorang pemilik lahan, Nurhayati mengatakan menolak menerima pembayaran ganti rugi karena menilai tim appraisal diskriminasi dalam menentukan nilai. Dia mengatakan lahan miliknya seluas 400 meter persegi hanya dinilai Rp 141 ribu per meter.
"Luas lahan saya 400 meter saya punya bangunan rumah permanen 7x15 meter sudah dibongkar dua tahun ditaksir Rp 141 ribu per meter. Sementara itu pemilik lahan di samping saya cuma karena lokasinya di sudut dikasih Rp 700 ribu per meter," kata Nurhayati.
Makassar-Parepare Selama Lebaran
Nurhayati mengaku sudah pernah melapor ke DPRD Pangkep agar persoalan ini dimediasi namun belum ada tindak lanjut.
"Kami pernah ke pengadilan, DPRD Pangkep tapi hanya dijanji saja tidak ada buktinya," tambahnya.
Sementara itu, Kasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Rachmat mengaku kaget dengan aksi warga tersebut. Dia mengira urusan pembebasan lahan sudah selesai.
"Intinya kami kaget terkait dengan adanya pemblokiran ini. Sementara ini akan kami komunikasikan kembali kepada masyarakat yang blokir terkait hal itu," kata Rachmat yang dikonfirmasi terpisah.
Segera Setor LHKPN Agar Bisa Dilantik
Pihaknya pun akan mengkonfirmasi dengan petugas yang melakukan negosiasi harga dengan warga terkait demo warga. Rachmat akan mengawal aspirasi warga tersebut.
"Itu makanya kami kaget kami akan konfirmasi lagi ke PPK lahan kemarin terkait hal apa yang belum dituntaskan. Kalau sudah terbangun begini (sebenarnya) kami anggap sudah selesai," pungkasnya.
(sar/hsr)
Aksi unjuk rasa penutupan jalur rel kereta ini digelar di atas underpass rel kereta api di Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Pangkep, Kamis (18/7). Warga mendirikan tenda hingga memasang pohon pisang di tengah rel.
"Harapan masyarakat cuma satu bayar. Nilai konsinyasi (pembayaran ganti rugi di pengadilan) sama sekali tidak berprikemanusiaan. Masa tanah dan rumah dinilai Rp 15 juta," kata pengacara warga, Rahmat Hidayat Amahoru, Kamis (18/7/2024).
Rahmat menjelaskan, warga pemilik lahan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemilik lahan sempat dijanjikan biaya ganti rugi yang wajar namun tidak kunjung direalisasikan.
"Sekarang sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan mereka menjanjikan akan membayar tapi hanya dijanji-janjikan," tuturnya.
Dia melanjutkan, besaran nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah pun bervariasi tergantung lokasi, potensi dan produktivitas objek. Rahmat beranggapan tim appraisal tidak jeli dalam melakukan perhitungan.
"Besaran bervariasi tergantung objeknya. Harga yang ditentukan ini appraisal tidak jeli dalam terhadap nilai yang mau dibayarkan," kata Rahmat.
Warga pun belakangan melakukan aksi unjuk rasa karena janji dari pemerintah tidak kunjung direalisasikan. Rahmat mengaku pemilik lahan mengancam akan menutup jalur rel kereta api sampai pembayaran ganti rugi lahan sesuai dengan harapan warga.
"Kami tetap akan melakukan penutupan sampai ada respons karena bukan hari ini saja kami dijanjikan saya sudah 3 kali melakukan pertemuan. Bahkan satu kali dengan Kepala Balai tapi hanya dijanji saja," ucapnya.
Salah seorang pemilik lahan, Nurhayati mengatakan menolak menerima pembayaran ganti rugi karena menilai tim appraisal diskriminasi dalam menentukan nilai. Dia mengatakan lahan miliknya seluas 400 meter persegi hanya dinilai Rp 141 ribu per meter.
"Luas lahan saya 400 meter saya punya bangunan rumah permanen 7x15 meter sudah dibongkar dua tahun ditaksir Rp 141 ribu per meter. Sementara itu pemilik lahan di samping saya cuma karena lokasinya di sudut dikasih Rp 700 ribu per meter," kata Nurhayati.
Makassar-Parepare Selama Lebaran
Nurhayati mengaku sudah pernah melapor ke DPRD Pangkep agar persoalan ini dimediasi namun belum ada tindak lanjut.
"Kami pernah ke pengadilan, DPRD Pangkep tapi hanya dijanji saja tidak ada buktinya," tambahnya.
Sementara itu, Kasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Rachmat mengaku kaget dengan aksi warga tersebut. Dia mengira urusan pembebasan lahan sudah selesai.
"Intinya kami kaget terkait dengan adanya pemblokiran ini. Sementara ini akan kami komunikasikan kembali kepada masyarakat yang blokir terkait hal itu," kata Rachmat yang dikonfirmasi terpisah.
Segera Setor LHKPN Agar Bisa Dilantik
Pihaknya pun akan mengkonfirmasi dengan petugas yang melakukan negosiasi harga dengan warga terkait demo warga. Rachmat akan mengawal aspirasi warga tersebut.
"Itu makanya kami kaget kami akan konfirmasi lagi ke PPK lahan kemarin terkait hal apa yang belum dituntaskan. Kalau sudah terbangun begini (sebenarnya) kami anggap sudah selesai," pungkasnya.
(sar/hsr)
Posting Komentar untuk "Protes Ganti Rugi Lahan Murah Warga Blokir Jalur Kereta Api"