Kemenag: Tak Ada Instruksi Buat Video Hentikan Pansus Haji DPR

Ilustrasi. Kemenag menerangkan tak pernah ada instruksi kepada kantor wilayah untuk membuat video yang berisi narasi agar Pansus Haji DPR dihentikan. (REUTERS/Mohamad Torokman)

Jakarta, Media Duta,- Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) tak pernah menginstruksikan kantor Kemenag wilayah meminta pihak lain membuat video dukungan terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024.

Hal ini ia sampaikan merespons beredarnya surat Kepala Kemenag Bintan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan yang isinya meminta agar membuat video dukungan terhadap penyelenggaraan haji sekaligus menghentikan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR.

"Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral," kata Anna dalam keterangannya, Senin (29/7).

Anna pun mengklaim penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan sukses. Menurutnya, Kemenag mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jemaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Ia menuturkan testimoni sukses haji dari jemaah dan masyarakat ini terus mengalir meski operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024.

"Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan," kata Anna.

"Testimoni ini penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan.

 Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian," sambungnya.

Anna menambahkan, banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Karena itu, penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20.000 jemaah, mendapatkan layanan fast track pada tiga embarkasi, dan jemaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid.

"Tahun ini, perdana layanan katering diberikan secara penuh selama jemaah berada di Makkah, total 17.492.983 boks didistribuskan. 

Tahun ini, kebijakan Murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang," ucap dia.(*)

Lokasi:

Berbagi :