Anggota Timwas Haji DPR, sekaligus anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ina Amania (Amel)
Jakarta Media Duta,- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) perlu membenahi penyelenggaraan haji 2024. Timwas menilai pelayanan terhadap jemaah haji tak sesuai tagline 'ramah lansia'.
"Dari pemantauan Timwas kita perlu membenahi sistem penghajian ini yang adanya di Komisi VIII DPR yaitu Kementerian Agama mitra kita," ujar anggota Timwas Haji DPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Ina Amania, kepada wartawan di Mina, Arab Saudi, Senin (17/6/2024).
Ina mengungkapkan Timwas menemukan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), salah satunya tenda jemaah haji RI yang tak sesuai maktabnya.
"Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan," ucapnya.
"Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya yang Cirebon atau Trenggalek itu hari kedua harus diusir karena katanya ini milik orang lain," tambahnya.Persoalan tersebut, kata dia, seharusnya dapat diantisipasi oleh Kemenag supaya hak-hak jemaah terpenuhi.
"Hal-hal ini semestinya tidak terjadi, pertama sudah diantisipasi, sudah dijaga dan sudah diprioritaskan mana yang mendapatkan haknya. Jadi pemerintah harus memperbaiki sistem yang ada sekarang," ujarnya.
Selanjutnya Timwas menyoroti makanan jemaah yang tak ramah lansia. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Dari pemantauan Timwas kita perlu membenahi sistem penghajian ini yang adanya di Komisi VIII DPR yaitu Kementerian Agama mitra kita," ujar anggota Timwas Haji DPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Ina Amania, kepada wartawan di Mina, Arab Saudi, Senin (17/6/2024).
Ina mengungkapkan Timwas menemukan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), salah satunya tenda jemaah haji RI yang tak sesuai maktabnya.
"Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan," ucapnya.
"Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya yang Cirebon atau Trenggalek itu hari kedua harus diusir karena katanya ini milik orang lain," tambahnya.Persoalan tersebut, kata dia, seharusnya dapat diantisipasi oleh Kemenag supaya hak-hak jemaah terpenuhi.
"Hal-hal ini semestinya tidak terjadi, pertama sudah diantisipasi, sudah dijaga dan sudah diprioritaskan mana yang mendapatkan haknya. Jadi pemerintah harus memperbaiki sistem yang ada sekarang," ujarnya.
Selanjutnya Timwas menyoroti makanan jemaah yang tak ramah lansia. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Makanan Tak Ramah Lansia
Temuan lainnya soal makanan bagi para jemaah yang dinilai tidak ramah lansia. Ina mengatakan pemerintah harus meninjau ulang pengadaan katering yang seharusnya memprioritaskan jemaah lansia yang memerlukan perlakuan khusus.
"Makanan katering perlu adanya peninjauan ulang dalam tender dalam pengadaan makanan, karena banyaknya lansia yang notabene makanannya tidak sama dengan yang lainnya, lansia perlu perlakuan khusus untuk makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi lansia," paparnya.
Kemenag diharapkan memperhatikan konsumsi makanan bagi jemaah lansia tak disamaratakan dengan jemaah haji lainnya. Menurutnya, pengadaan makanan jangan justru memberatkan kondisi lansia.
"Ini yang perlu kita titik beratkan kepada Kemenag, jangan memberikan slogan ramah lansia tapi makanan yang diberatkan justru memberatkan keadaan lansia. Contohnya banyak karbohidrat, minumannya banyak manis, buahnya jarang, mungkin ada makanan pengganti," paparnya.
"Jemaah kita notabene adalah jemaah yang menunggu lama. Jadi pas ketika berangkat tentu usianya lansia, ini harus diperhitungkan, bukan digeneralisir 'makanan 4 sehat 5 sempurna' tidak seperti itu," imbuhnya. (mei/taa)
Temuan lainnya soal makanan bagi para jemaah yang dinilai tidak ramah lansia. Ina mengatakan pemerintah harus meninjau ulang pengadaan katering yang seharusnya memprioritaskan jemaah lansia yang memerlukan perlakuan khusus.
"Makanan katering perlu adanya peninjauan ulang dalam tender dalam pengadaan makanan, karena banyaknya lansia yang notabene makanannya tidak sama dengan yang lainnya, lansia perlu perlakuan khusus untuk makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi lansia," paparnya.
Kemenag diharapkan memperhatikan konsumsi makanan bagi jemaah lansia tak disamaratakan dengan jemaah haji lainnya. Menurutnya, pengadaan makanan jangan justru memberatkan kondisi lansia.
"Ini yang perlu kita titik beratkan kepada Kemenag, jangan memberikan slogan ramah lansia tapi makanan yang diberatkan justru memberatkan keadaan lansia. Contohnya banyak karbohidrat, minumannya banyak manis, buahnya jarang, mungkin ada makanan pengganti," paparnya.
"Jemaah kita notabene adalah jemaah yang menunggu lama. Jadi pas ketika berangkat tentu usianya lansia, ini harus diperhitungkan, bukan digeneralisir 'makanan 4 sehat 5 sempurna' tidak seperti itu," imbuhnya. (mei/taa)
Posting Komentar untuk "Timwas Nilai Makanan Jemaah Haji Tak Ramah Lansia Perlu Dikaji Ulang "