DPR Beri Solusi Untuk Tenaga Honorer agar Bisa Diangkat PPPK

Jakarta Media Duta, - DPR RI kembali menyoroti nasib tenaga honorer yang hingga saat ini belum menemui kejelasan. Hal itu diungkap anggota Komisi IX DPR RI Linda Megawati saat audiensi dengan sejumlah tenaga honorer.

Dalam audidensi tersebut, DPR dan tenaga honorer membahas permasalahan pegawai non ASN nakes dan non nakes yang belum diangkat PPPK.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Linda Megawati menilai permasalahan tenaga honorer dapat diselesaikan.Hanya saja, persoalan tenaga honorer tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

Sehingga, Linda ingin pemerintah menggelar rapat gabungan agar keinginan tenaga honorer nakes dapat direalisasikan dengan baik.Menurut saya, Komisi IX tidak bisa bekerja sendiri."

"Intinya kita tidak bisa rapat hanya dengan Kemenkes saja dan tadi juga kita sudah bicarakan bahwa ini harus ada rapat gabungan," kata Linda.

Salah satu topik yang dibahas dalam audiensi antara DPR dan FKHN adalah terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.Linda memberikan solusi agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN.

Solusi tersebut adalah dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rapat gabungan.

Menurut Linda dengan menggelar rapat gabungan, akan ditemukan lagi solusi pengangkatan PPPK.Pemerintah juga diharapkan dapat menentukan anggaran yang tepat untuk pengangkatan nakes dengan adanya rapat gabungan tersebut.

Ini harus ada rapat gabungan dengan Kemendagri ya kan mengenai pengangkatan honorer nakes maupun honorer non nakes itu bagaimana solusinya.

Mengenai anggarannya juga kita juga harus konsultasi bersama dengan Kementerian Keuangan karena itu akan berkaitan dengan masalah budgeting yang akan mereka salurkan ke daerah-daerah untuk pengangkatan nakes itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Linda berharap pihaknya dapat mendukung realisasi rapat gabungan tersebut.Apalagi tenaga honorer di daerah dapil Linda juga mengeluhkan masalah yang sama.

Mudah-mudahan dengan adanya konsultasi antara komisi IX dengan beberapa daerah ini akan memberikan solusi bagi para nakes," tuturnya mengakhiri.***