Bone Media Duta,- Rehabilitasi kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahap kedua senilai Rp 6,7 miliar menuai sorotan dari DPRD Bone. Pemkab Bone mengerjakan proyek tersebut saat tunggakan utang pemerintah terhadap kontraktor belum juga diselesaikan.
Dilansir dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bone, rehabilitasi kantor Bupati Bone dianggarkan lewat APBD 2024. Proyek itu dikerjakan CV Azhar Group selaku pemenang tender.
"Terkait itu renovasi kantor daerah kesepakatan dengan DPRD memang betul, karena kita disodorkan perencanaan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bone Andi Purnamasari Amier, Kamis (23/5/2024).
Namun, perempuan yang akrab disapa Andi Cece ini menyebut Pemkab Bone seharusnya mempertimbangkan kembali pelaksanaannya. Dia menilai kondisi APBD Pemkab Bone kini tidak proporsional untuk merealisasikan proyek itu.
"Tetapi kalau hari ini ada masalah kan bisa dipikirkan kembali, dan persoalan belanjanya juga tidak proporsional pasti akan bermasalah," ucapnya.
Menurut Andi Cece, kemampuan keuangan pemerintah saat ini tidak stabil. Dia menuturkan masih banyak program prioritas lain yang lebih penting untuk dilaksanakan.
"Mengingat anggaran hari ini kondisinya tidak baik-baik saja harusnya proyek itu tidak dilanjutkan. Masih ada pos anggaran lain yang lebih membutuhkan, apalagi program yang berhubungan dengan masyarakat," papar Andi Cece.
Dia mengatakan, proyek rehabilitasi kantor Bupati Bone seharusnya ditunda. Pembangunan infrastruktur perkantoran dianggap bisa dilakukan ketika kondisi keuangan memang sudah membaik.
"Seharusnya ditunda dulu itu proyek untuk menutupi kebutuhan dasar lain yang tidak terpenuhi. Kami minta Pemkab Bone untuk menundanya dulu, karena kalau persoalan gedung bisa ji orang berkantor di tempat lain seperti yang terjadi sekarang," paparnya.
Andi Cece lantas menyinggung realisasi APBD Bone 2024 yang belum maksimal. Realisasi keuangan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah memasuki triwulan kedua.
"Semua OPD yang bermitra dengan Komisi 2 tidak ada yang sampai 40 persen serapan anggarannya. Paling banyak 20 persen saja, padahal sudah memasuki triwulan kedua," imbuh Andi Cece.
Aliansi Kontraktor Bone (AKB) juga menyayangkan pemerintah yang dinilai menghabiskan anggaran untuk rehabilitasi kantor Bupati Bone. AKB kecewa Pemkab Bone membangun kerja sama dengan perusahaan baru ketika utang kontraktor dengan lain belum tuntas.
"Pemkab Bone itu harusnya fokus selesaikan utang pekerjaan dari tahun 2023 karena masih banyak belum diselesaikan. Bukan malah membuat kontrak baru," ujar Ketua AKB Eko Wahyudi yang dikonfirmasi terpisah.
Eko menyindir sikap pemerintah yang dianggap tidak konsisten ketika ditagih justru berdalih belum memiliki anggaran. Dia menyebut ada rekanan yang belum memulai pekerjaan justru dibayar, namun kontraktor yang selesai kerjaannya justru telat dibayar.
"Rekanannya itu proyek rehabilitasi Kantor Bupati Bone kan CV Azhar Group, dia itu sudah melakukan pencairan, sementara belum ada pekerjaan fisik. Sudah dicairkan uang muka 30 persen, dan kami belum ada dicairkan," ungkapnya.
Dia kembali mengingatkan agar Pemkab Bone harus mengutamakan pembayaran utang ke kontraktor. Eko berharap pemerintah tidak memandang sebelah mata atau membeda-bedakan kontraktor.
"Kita ini selaku pengusaha kecil tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan tidak dipedulikan soal pembayaran, memang kami dianaktirikan, dan memang ada kontraktor kesayangan," jelas Eko.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Proyek Rampung Oktober 2024
Sementara itu, Kadis Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone Askar menjelaskan proyek rehabilitasi kantor bupati senilai Rp 6,7 milair sementara berjalan. Salah satu pengerjaannya untuk membenahi interior ruangan.
"Total anggaran rehabilitasi sebanyak Rp 6 miliar lebih untuk interior kantor daerah," sebut Askar kepada detikSulsel, Rabu (22/5).
Askar menyebut, proyek rehabilitasi Kantor Bupati Bone ini sudah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, proyek ini menelan anggaran hingga Rp 9,5 miliar.
"Ini sudah tahap kedua. Fokus pengerjaannya juga termasuk pengaturan ruangan pada lantai 2," bebernya.
Askar menegaskan proyek ini tidak bisa lagi ditunda sebagaimana usulan DPRD Bone karena telanjur dianggarkan. Rehabilitasi kantor bupati Bone ditarget rampung pada Oktober 2024.
"Kalau ini (rehabilitasi kantor bupati) sudah berjalan kontraknya. Kami target selesai Oktober 2024," pungkasnya.(sar/hsr)
Dilansir dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bone, rehabilitasi kantor Bupati Bone dianggarkan lewat APBD 2024. Proyek itu dikerjakan CV Azhar Group selaku pemenang tender.
"Terkait itu renovasi kantor daerah kesepakatan dengan DPRD memang betul, karena kita disodorkan perencanaan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bone Andi Purnamasari Amier, Kamis (23/5/2024).
Namun, perempuan yang akrab disapa Andi Cece ini menyebut Pemkab Bone seharusnya mempertimbangkan kembali pelaksanaannya. Dia menilai kondisi APBD Pemkab Bone kini tidak proporsional untuk merealisasikan proyek itu.
"Tetapi kalau hari ini ada masalah kan bisa dipikirkan kembali, dan persoalan belanjanya juga tidak proporsional pasti akan bermasalah," ucapnya.
Menurut Andi Cece, kemampuan keuangan pemerintah saat ini tidak stabil. Dia menuturkan masih banyak program prioritas lain yang lebih penting untuk dilaksanakan.
"Mengingat anggaran hari ini kondisinya tidak baik-baik saja harusnya proyek itu tidak dilanjutkan. Masih ada pos anggaran lain yang lebih membutuhkan, apalagi program yang berhubungan dengan masyarakat," papar Andi Cece.
Dia mengatakan, proyek rehabilitasi kantor Bupati Bone seharusnya ditunda. Pembangunan infrastruktur perkantoran dianggap bisa dilakukan ketika kondisi keuangan memang sudah membaik.
"Seharusnya ditunda dulu itu proyek untuk menutupi kebutuhan dasar lain yang tidak terpenuhi. Kami minta Pemkab Bone untuk menundanya dulu, karena kalau persoalan gedung bisa ji orang berkantor di tempat lain seperti yang terjadi sekarang," paparnya.
Andi Cece lantas menyinggung realisasi APBD Bone 2024 yang belum maksimal. Realisasi keuangan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah memasuki triwulan kedua.
"Semua OPD yang bermitra dengan Komisi 2 tidak ada yang sampai 40 persen serapan anggarannya. Paling banyak 20 persen saja, padahal sudah memasuki triwulan kedua," imbuh Andi Cece.
Aliansi Kontraktor Bone (AKB) juga menyayangkan pemerintah yang dinilai menghabiskan anggaran untuk rehabilitasi kantor Bupati Bone. AKB kecewa Pemkab Bone membangun kerja sama dengan perusahaan baru ketika utang kontraktor dengan lain belum tuntas.
"Pemkab Bone itu harusnya fokus selesaikan utang pekerjaan dari tahun 2023 karena masih banyak belum diselesaikan. Bukan malah membuat kontrak baru," ujar Ketua AKB Eko Wahyudi yang dikonfirmasi terpisah.
Eko menyindir sikap pemerintah yang dianggap tidak konsisten ketika ditagih justru berdalih belum memiliki anggaran. Dia menyebut ada rekanan yang belum memulai pekerjaan justru dibayar, namun kontraktor yang selesai kerjaannya justru telat dibayar.
"Rekanannya itu proyek rehabilitasi Kantor Bupati Bone kan CV Azhar Group, dia itu sudah melakukan pencairan, sementara belum ada pekerjaan fisik. Sudah dicairkan uang muka 30 persen, dan kami belum ada dicairkan," ungkapnya.
Dia kembali mengingatkan agar Pemkab Bone harus mengutamakan pembayaran utang ke kontraktor. Eko berharap pemerintah tidak memandang sebelah mata atau membeda-bedakan kontraktor.
"Kita ini selaku pengusaha kecil tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan tidak dipedulikan soal pembayaran, memang kami dianaktirikan, dan memang ada kontraktor kesayangan," jelas Eko.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Proyek Rampung Oktober 2024
Sementara itu, Kadis Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone Askar menjelaskan proyek rehabilitasi kantor bupati senilai Rp 6,7 milair sementara berjalan. Salah satu pengerjaannya untuk membenahi interior ruangan.
"Total anggaran rehabilitasi sebanyak Rp 6 miliar lebih untuk interior kantor daerah," sebut Askar kepada detikSulsel, Rabu (22/5).
Askar menyebut, proyek rehabilitasi Kantor Bupati Bone ini sudah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, proyek ini menelan anggaran hingga Rp 9,5 miliar.
"Ini sudah tahap kedua. Fokus pengerjaannya juga termasuk pengaturan ruangan pada lantai 2," bebernya.
Askar menegaskan proyek ini tidak bisa lagi ditunda sebagaimana usulan DPRD Bone karena telanjur dianggarkan. Rehabilitasi kantor bupati Bone ditarget rampung pada Oktober 2024.
"Kalau ini (rehabilitasi kantor bupati) sudah berjalan kontraknya. Kami target selesai Oktober 2024," pungkasnya.(sar/hsr)
Posting Komentar untuk "Rehabilitasi Kantor Bupati Bone Seharusnya Ditunda"