Mulawarman dan Forum Guru Besar dan dosen Unhas. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024).
Makassar Media Duta,- Maklumat Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa (56) soal aksi "Keprihatinan Bangsa" sejumlah guru besar dan dosen disebut tidak Mewakili Institusi, Jumat (2/2/2024) kemarin, terus menuai kontroversi dan alumni dan sivitas akademik.
Mulawarman menyebut maklumat rektor sebagai bentuk penghalangan kebebasan berpendapat dan aksi Mimbar Bebas, yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.
Dokter Fadli Ananda, SpOc.M.Kes Caleg Nomor urut 1 dari Partai PDI-Perjuangan, daerah pemilihan, Dapil Makassar A. Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Tallo, Bontoala, Tamalate, Mariso, Mamajang, Ujung Tanah, Wajo dan Kep. Sangkarrang.Video massa jutaan orang, bagaikan lautan manusia yang menghadiri kampanye Akbar di Sumatera Utara hingga diakui oleh Anies-Gus Muhaimin Iskandar, Massa terbesar yang selama ini yang datang, semua mengharapkan adanya perubahan."Mimbar bebas guru besar itu ada di Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi. Rektor UGM, Rektor UI dan kampus lain tak terbitkan maklumat seperti di Unhas," ujarnya.
Pegiat unit penerbitan kampus Majalah identitas Unhas era 80-an menyebut aksi 15 dosen dan guru besar di pelataran Rektorat Unhas itu, bukan terkait politik nasional atau dukungan calon presiden.
Dia bahkan menyebut Prof Jompa sosok guru besar penakut."Inilah risiko kalau rektor bukan berbasis aktivis tak punya nyali. Dia lebih banyak di perpustakaan dan birokrasi kampus," ujarnya.
Mulawarman memuji aksi Mimbar Bebas oleh Prof .Dr .Triyatni Martosenjoyo, Prof Dr Amran Razak, Prof Dr Aidir Amin Daud MH, Prof Dr drg A Arsunan Arsin, Prof Tasrif Surungan, Dr Hasrullah dan dosen lain menjelaskan bahwa universitas itu bukan Menara Gading Ilmu saja.
Dikatakan, Itu adalah aksi affirmasi bahwa Unhas tidak terpisah dan berjarak jauh dengan realitas, dekat dengan perkembangan nasional yang sudah mengarah ke pelanggaran konstitusi dan etika bernegara.
Hari Jumat kemarin, sekitar 15 guru besar, dosen mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak sivitas akadmika menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi".
Sejumlah klip video dan flyer digital juga viral di kalangan kampus dan publik.
Dalam maklumat resmi berkop logo Unhas, rektor menyebut aksi itu tidak mewakili Unhas sebagai institusi.
Sebelumnya, mantan Ketua BEM Unhas (2020-2022) dr. Imam Mobilinggo, S.ked menyampaikan sejatinya Unhas berterima kasih karena masih ada guru besar dan dosen yang mau menyuarakan hati nurani mereka.
"Saya yakın, diluar Unhas banyak yang menghargai dibandingkan dari dalam Unhas sendiri. Saya mendapat banyak ucapan baik dari teman-teman di UGM, UI dan beberapa PT lain."
Rektor Unhas Prof .Jamaluddin Jompa mengeluarkan Maklumat Rektor Nomor: 05426/UN4.1./HK.05/2024.
Itu disampaikan menanggapi pernyataan sikap akademisi Unhas yang duluan beredar.
Dari enam poin di edaran maklumat Rektor Unhas.
Salah satu adalah menegaskan adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan Menyelamatkan Demokrasi, tidak mewakili Unhas sebagai institusi.
Rektor Sebut Tidak Mewakili Unhas
Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa, mengeluarkan maklumat resmi pasca adanya flayer atau petisi yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas mengajak menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi".
Dalam maklumat itu, disebutkan bahwa flayer atau petisi'Menyelamatkan Demokrasi' yang beredar tidak mewakili Unhas secara institusi atau kelembagaan.
Humas Unhas, Dr Ahmad Bahar, membenarkan adanya maklumat resmi dari Rektor tersebut.
Menurutnya, maklumat itu merupakan sikap resmi Unhas secara institusi atau kelembagaan.
"Maklumat itu resmi karena ada tanda tangani elektronik dari pak rektor. Jadi pak rektor ingin kondusifitas di Unhas tetap terjaga," kata Dr Ahmad Bahar dikonfirmasi tribun, Jumat (2/1/2024) sore.
Lebih lanjut dijelaskan Ahmad Bahar, maklumat yang dikeluarkan Rektor Unhas itu merupakan sikap demokratis Prof Jamaluddin Jompa dalam melihat adanya perbedaan pandangan.
"Jadi beliau (Prof Jamaluddin Jompa) orangnya sangat demokratis, beliau menerima adanya perbedaan sikap. Hanya saja pernyataan yang mengatasnamakan Guru Besar ini tidak mewakili Unhas sebagai institusi," jelasnya.
Adapun isi dari maklumat itu, sebagai berikut;
Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden.
Maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar:
1. Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.
2. Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.
3. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai.
Hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya.
4. Mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab.
5. Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan.
6. Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi", tidak mewakili Unhas sebagai
institusi.
Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi kekuatan untuk selalu menjadi insan akademis yang bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengabdi untuk bangsa dan negara," tulisnya.(*)
Posting Komentar untuk "Maklumat Rektor Terkesan Pengkhianatan Intelektual"