Serangan Balik Anwar Usman, Ungkit Perkara Era Jimly, Mahfud dan Saldi

Jakarta Media Duta Online, -- Eks Ketua MK Anwar Usman melancarkan serangan balik setelah dia diduga terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal capres-cawapres.

Dalam penyelesaiannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa hakim konstitusi sebagai negarawan seharusnya memiliki kesadaran etik untuk mundur dari perkara yang berpotensi dirinya tidak objektif karena konflik kepentingan

Anwar Usman pun mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK yang memutus perkara.

Beberapa hakim MK yang dikemukakan Anwar terkait isu konflik kepentingan dalam memutus perkara yakni Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, hingga Saldi Isra.

Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di pada kepemimpinan pak Jimly Asshiddiqie sudah ada dan itu ada beberapa keputusan, kata Anwar.

Terkait isu konflik kepentingan di era Jimly, Anwar Merujuk pada Putusan Nomor 004/PUU-1/2003, Putusan 066/PUU-II/2004, dan Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pengawasan KY Terhadap Hakim Konstitusi.

Lalu, soal isu konflik kepentingan di MK zaman Mahfud MD, Anwar Merujuk Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 49/PUU-IX/2013.

“Jadi sejak zaman Prof Jimly mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan tentang konflik kepentingan,” kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11).

Saya sambung, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, kemudian Putusan Nomor 49/PUU-IX/2013 di era Kepemimpinan Prof Mahfud MD, imbuhnya.

Lebih lanjut, Anwar Merujuk perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang dinilai mengandung isu konflik kepentingan yang melibatkan koleganya yaitu Saldi Isra secara langsung.

Saat itu, putusan MK menolak permohonan perubahan pada Pasal 87b tentang hakim konstitusi harus berusia minimal 55 tahun. Saldi yang saat itu belum menginjak usia 55 tahun tidak mengalami kemunduran dan juga memutus permohonan tersebut.

“Termasuk kepentingan langsung Prof Saldi Isra dalam Pasal 87b terkait usia yang belum memenuhi syarat,” jelas Anwar.

Anwar pun mengklaim bahwa ia telah sesuai dengan norma dan asas kehakiman dalam memutus perkara yang memuluskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bacawapres.

“Dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara tersebut,” ujar Anwar.  (mab/pmg)

Lokasi:

Berbagi :