Rektor Unud Sebut Ada Mahasiswa Titipan Kapolda Bali-Pangdam Udayana di Unud

Denpasar Media Duta Online,- Rektor Universitas Udayana (Unud) nonaktif I Nyoman Gede Antara mengakui banyak mendapat titipan calon mahasiswa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Antara menyebut calon mahasiswa titipan itu berasal dari Kapolda Bali dan Pangdam Udayana.

"(Calon mahasiswa baru titipan dari) Kajati, Kapolda, dan Pangdam kami memfasilitasi. Karena mereka Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)," kata Antara saat membacakan eksepsi pribadi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Denpasar, Selasa (31/10/2023).

Antara mengaku memfasilitasi dan meluluskan para calon mahasiswa titipan para pejabat tinggi di Bali tersebut. Dia juga mengaku tidak meminta uang sepeser pun ketika sudah meluluskan mereka.

Namun, saat sudah diluluskan, para mahasiswa baru titipan para pejabat itu malah menolak membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau uang pangkal. Antara mengaku sakit hati dengan sikap para mahasiswa baru titipan tersebut.

"Kami tidak menerima uang sepeser pun. Itu lah unsur sakit hati dari saya. Sudah diluluskan, (malah mereka) minta gratis SPI. Oknum mahasiwa itu dengan sombongnya seolah-olah ada pesan dari aparat masih harus bayar SPI," kata Antara.

Karenanya, Antara menganggap kasus dugaan korupsi SPI yang menimpanya hanyalah rekayasa dan sentimen pribadi. Dia mengaku mendapat tekanan dari pejabat yang ingin meluluskan anaknya agar dapat berkuliah di kampus tertua di Bali itu.

"Saya sering mendapat tekanan dari beberapa pejabat tinggi dan oknum aparat senior. Yang meminta dan seakan-akan anak dan kolega dari aparat tersebut harus lulus," tuturnya.

"Terlampir ada contoh surat dari penegak hukum agar saudara dan anaknya diluluskan masuk Unud," imbuhnya dalam surat eksepsi.

Sebelumnya diberitakan, Antara menyinggung soal calon mahasiswa titipan pejabat dan petinggi aparat hukum. Antara mengaku sakit hati setelah meluluskan para calon mahasiswa titipan itu, justru menolak membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Di dalam surat eksepsinya, Antara mengaku memiliki bukti contoh surat dari salah seorang aparat penegak hukum. Dia tidak menyebut secara rinci siapa aparat penegak hukum yang dimaksud.

Kemudian, Antara juga menyindir calon mahasiswa yang diluluskan setelah menempuh seleksi penerimaan jalur mandiri, malah terkena hasutan soal kewajiban membayar SPI dari seorang petinggi aparat hukum. (dpw/gsp)

Lokasi:

Berbagi :