Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu di Samarinda, Jumat, mengatakan langkah tersebut sudah sesuai dengan rencana induk transportasi yang telah disusun sejak 2021. "
BRT Samarinda telah melakukan studi kelayakan angkutan umum untuk persiapan Tahun 2024. Ada tujuh koridor yang kami rencanakan, termasuk yang bisa terhubung ke IKN,” ujarnya.
Ia menjelaskan salah satu koridor yang akan menghubungkan Samarinda dengan IKN adalah koridor BRT yang akan berakhir di Terminal Samarinda Seberang yang dimiliki oleh Direktorat Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Dishub Balikpapan soal konektivitas BRT. Nanti kita bisa saling terkoneksi dari terminal Samarinda Seberang ke Terminal Balikpapan Baru,” katanya.
Manalu menjelaskan pemerintah kota akan menerapkan sistem beli layanan untuk mengoperasikan BRT.
BRT Samarinda telah melakukan studi kelayakan angkutan umum untuk persiapan Tahun 2024. Ada tujuh koridor yang kami rencanakan, termasuk yang bisa terhubung ke IKN,” ujarnya.
Ia menjelaskan salah satu koridor yang akan menghubungkan Samarinda dengan IKN adalah koridor BRT yang akan berakhir di Terminal Samarinda Seberang yang dimiliki oleh Direktorat Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Dishub Balikpapan soal konektivitas BRT. Nanti kita bisa saling terkoneksi dari terminal Samarinda Seberang ke Terminal Balikpapan Baru,” katanya.
Manalu menjelaskan pemerintah kota akan menerapkan sistem beli layanan untuk mengoperasikan BRT.
Pemkot Samarinda akan membayar biaya pengoperasian kendaraan per kilometer kepada operator BRT, sedangkan masyarakat hanya membayar tarif tiket.
“Hasil studi kita, biaya pengoperasian kendaraan per kilometer itu sekitar Rp15.000. Kalau tarif tiket kita anggap Rp3.500, berarti kita akan menyubsidi Rp11.500 per kilometer. Ini untuk mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” katanya.
Menurutnya, subsidi tersebut bermanfaat untuk mengurangi kemacetan, mempercepat waktu tempuh, dan menghemat biaya subsidi BBM dari APBN. “Namun, biaya pembangunan dan pengoperasian kereta api sangat besar dan membutuhkan dukungan dari APBN dan APBD,” ucap dia. Ia mengatakan kereta api memang masuk dalam dokumen rencana induk Dishub Samarinda, tetapi masih dalam tahap studi kelayakan.
Selain BRT, ia juga menyebutkan bahwa pemerintah kota juga mempertimbangkan penggunaan kereta api sebagai salah satu alternatif transportasi massal.
“Jaringannya juga belum pasti, apakah bisa terhubung ke IKN atau tidak. Untuk saat ini, kita fokus dulu pada BRT sebagai prioritas,” ujar Manalu.(*)
Posting Komentar untuk "Samarinda Siapkan Angkutan Umum Berbasis BRT"