Jakarta Media Duta Online, - Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali mengusulkan agar pemilihan dan jabatan gubernur dihapus. Menurut Cak Imin, biaya untuk menjadi gubernur tidak sebanding dengan kewenangannya.
Cak Imin awalnya memaparkan langkah-langkah agar pemilu menjadi kompetisi yang sehat. Pertama, kata Cak Imin, rakyat harus memiliki kesadaran politik dan tidak terpengaruh dengan politik uang.
"Jadi kesadaran politik rakyat, sistem pemilu yang murah, yang kompetisinya sehat. Yang memberikan peluang kepada cita-cita demokrasi itu apa sih? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan," kata Cak Imin dalam acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, seperti dalam siaran YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023).
Cak Imin kemudian mengungkit usulannya agar pemilihan gubernur dan jabatan gubernur dihapus. Cak Imin menyebut biaya politik untuk menjadi gubernur itu mahal.
"Salah satunya saya kemarin mengusulkan misalnya pemilihan gubernur hilang, kalau perlu justru bukan hanya pemilihan gubernur, jabatan gubernurnya pun juga hilang. Kenapa? Karena itu jabatan yang berbiaya tinggi dalam proses politiknya, tanpa kewenangan yang jelas dan memadai, nggak imbang," tutur dia.
"Ibarat cost-nya sama kewenangannya itu tidak ada apa... nggak imbang. Gubernur sebagai perpanjangtanganan pemerintah pusat itu tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam sistem pemerintahan kita, tetapi di sisi yang lain cost politik yang dibangun harus terlalu mahal," imbuhnya.
Lebih lanjut, Cak Imin memaparkan cara kedua agar pemilu berlangsung sehat. Dia menyebut sistem pemilu itu harus disederhanakan dengan pembenahan sistem
"Penyederhanaan sistem pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, di sini salah satu tahap yang kedua, pembenahan sistem," kata dia.
"Tahap ketiga tentu saja kedaulatan rakyat yang dibangun berdasarkan ruh awalnya musyawarah dan mufakat itu implementasinya harus di dalam semua level dalam pengambilan keputusan," lanjutnya.
Cak Imin menyebut reformasi harus terus berjalan. Selain itu, demokrasi adalah hal yang tidak bisa ditawar.
"Artinya reformasi jalan terus, demokrasi tidak bisa ditawar lagi, cara kerja dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat adalah cara jalan terbaik, tetapi harus tidak menabrak cita-cita, nilai, rumusan dasar tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara," jelas Cak Imin.
Cak Imin menyayangkan jika pemilu hanya dimenangkan oleh orang yang punya uang dan miliki modal. Dia kemudian menyinggung bahwa pemilu bukan lagi untuk rakyat.
"Buat apa kita berdemokrasi kalau yang menang hanya yang beruang, kalau yang menentukan hanya yang memiliki modal, buat apa? Artinya pemerintahan itu akhirnya berbunyi dari rakyat oleh yang punya uang dan untuk yang punya uang, itu artinya oligarki terjadi," tutur dia. (lir/mae)
"Jadi kesadaran politik rakyat, sistem pemilu yang murah, yang kompetisinya sehat. Yang memberikan peluang kepada cita-cita demokrasi itu apa sih? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan," kata Cak Imin dalam acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, seperti dalam siaran YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023).
Cak Imin kemudian mengungkit usulannya agar pemilihan gubernur dan jabatan gubernur dihapus. Cak Imin menyebut biaya politik untuk menjadi gubernur itu mahal.
"Salah satunya saya kemarin mengusulkan misalnya pemilihan gubernur hilang, kalau perlu justru bukan hanya pemilihan gubernur, jabatan gubernurnya pun juga hilang. Kenapa? Karena itu jabatan yang berbiaya tinggi dalam proses politiknya, tanpa kewenangan yang jelas dan memadai, nggak imbang," tutur dia.
"Ibarat cost-nya sama kewenangannya itu tidak ada apa... nggak imbang. Gubernur sebagai perpanjangtanganan pemerintah pusat itu tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam sistem pemerintahan kita, tetapi di sisi yang lain cost politik yang dibangun harus terlalu mahal," imbuhnya.
Lebih lanjut, Cak Imin memaparkan cara kedua agar pemilu berlangsung sehat. Dia menyebut sistem pemilu itu harus disederhanakan dengan pembenahan sistem
"Penyederhanaan sistem pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, di sini salah satu tahap yang kedua, pembenahan sistem," kata dia.
"Tahap ketiga tentu saja kedaulatan rakyat yang dibangun berdasarkan ruh awalnya musyawarah dan mufakat itu implementasinya harus di dalam semua level dalam pengambilan keputusan," lanjutnya.
Cak Imin menyebut reformasi harus terus berjalan. Selain itu, demokrasi adalah hal yang tidak bisa ditawar.
"Artinya reformasi jalan terus, demokrasi tidak bisa ditawar lagi, cara kerja dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat adalah cara jalan terbaik, tetapi harus tidak menabrak cita-cita, nilai, rumusan dasar tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara," jelas Cak Imin.
Cak Imin menyayangkan jika pemilu hanya dimenangkan oleh orang yang punya uang dan miliki modal. Dia kemudian menyinggung bahwa pemilu bukan lagi untuk rakyat.
"Buat apa kita berdemokrasi kalau yang menang hanya yang beruang, kalau yang menentukan hanya yang memiliki modal, buat apa? Artinya pemerintahan itu akhirnya berbunyi dari rakyat oleh yang punya uang dan untuk yang punya uang, itu artinya oligarki terjadi," tutur dia. (lir/mae)
Posting Komentar untuk "Muhaimin Iskandar Usul Hapus Jabatan Gubernur"