Kejengkelan Tito dipicu permainan pegawi daerah dalam menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Tito mengaku sudah mengecek ke kepala daerah. Fakta yang didapatkan, mereka tidak tahu mengenai modus tersebut.
Menurutnya praktik itu yang membuat pengelolaan di daerah ada yang sangat berantakan.
"Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, diajukan oleh Sekda," jelas Mendagri.
Yang dikejar hanya apa yang dititipkan kepala daerah itu terakomodir.
"Ya tanda tangan. Itulah akhirnya yang terjadi, jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena apa, karena belanja modalnya kecil," terangnya.
Saat dicek, ada yang belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88%
Dalam belanja modal juga menurut Tito masih bisa disiasati dengan menggelar rapat .
Ujung-ujungnya yang benar-benar belanja modal sangat sedikit. Ini membuat ada daerah yang belanja pegawainya hingga 80 persen.
Artinya daerah hanya menyisakan 20 persen untuk pembangunan.
"Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak," ujar Tito dalam Musrenbang Nasional 2021, Selasa (4/5/2021).
Dari penulusurannya, hampir semua daerah punya proporsi belanja modal yang kecil.
Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain
Tito mencatat sebagian besar anggaran di daerah 70% untuk belanja pegawai. Bahkan ada yang sampai 80%.
Termasuk di dalamnya belanja operasional yang ujung-ujungnya untuk pegawai juga.
Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan.
Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat.
"Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. Macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan itu," ucapnya.
Saking jengkelnya, Tito sampai menyebut kapan kuatnya? "Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya," sebutnya. (*)
Posting Komentar untuk "Mendagri Marah Dipicu Permainan Pegawai Daerah Dalam Menghabiskan APBD"